logo alinea.id logo alinea.id

Gagal wujudkan Brexit, PM Theresa May mundur

Tiga kali gagal meraih dukungan parlemen soal proposal Brexit, PM May pun memutuskan tunduk pada tekanan untuk mundur.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 24 Mei 2019 18:17 WIB
Gagal wujudkan Brexit, PM Theresa May mundur

Setelah kesepakatan Brexit miliknya tiga kali ditolak oleh parlemen, Perdana Menteri Theresa May akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

May tunduk pada tekanan kuat dari partainya sendiri dan menetapkan 7 Juni sebagai hari dia akan mundur dari kursi pemimpin Partai Konservatif serta mengakhiri masa jabatannya selama tiga tahun terakhir.

Setelah mundur sebagai pemimpin Partai Konservatif, PM May tidak akan segera meninggalkan kantor. Akan ada pemilihan untuk menggantikannya pada 10 Juni. Proses pemilihan itu diperkirakan dapat berlangsung hingga enam pekan. 

May akan tetap berada di Downing Street 10 sampai penggantinya terpilih.

"Pekerjaan ini telah menjadi kehormatan terbesar bagi saya. Perdana menteri wanita kedua dan tentunya bukan yang terakhir. Saya menjalani masa jabatan ini dengan rasa terima kasih yang sangat besar atas kesempatan untuk melayani negara yang saya cintai," ujar PM May di Downing Street pada Jumat (24/5).

PM May menyebutkan sejumlah hal yang dia anggap sebagai pencapaian selama masa jabatannya, termasuk keberhasilan mengatasi defisit, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendanaan untuk program kesehatan mental.

Namun, May mengakui bahwa kegagalannya untuk memberikan Brexit akan selalu menjadi penyesalan terbesarnya.

"Saya telah melakukan segala upaya meyakinkan parlemen untuk mendukung kesepakatan Brexit. Sayangnya, saya belum bisa melakukannya. Saya sudah mencoba sebanyak tiga kali," kata dia.

Sponsored

May menuturkan, sejak pertama kali menjabat sebagai PM Inggris, dia telah berusaha untuk menghormati hasil referendum pada 2016 yang menyatakan rakyat Inggris memilih untuk hengkang dari Uni Eropa.

"Saya yakin bahwa dalam demokrasi, jika Anda memberi rakyat pilihan, Anda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang mereka putuskan," ujarnya.

Menurut May, dia telah melakukan yang terbaik untuk memberikan hasil yang masyarakat Inggris inginkan dengan menegosiasikan syarat-syarat Brexit yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

"Namun, sekarang jelas bagi saya bahwa yang terbaik bagi negara adalah agar perdana menteri baru memimpin upaya itu," lanjutnya.

Suksesornya, tambah May, harus dapat mencari jalan maju yang menghormati hasil referendum. Untuk memberikan Brexit yang diinginkan, May mengatakan perlu ada konsesus di parlemen. Konsensus itu, tegasnya, hanya dapat tercapai jika semua pihak bersedia untuk berkompromi.

"Saya percaya Partai Konservatif dapat memperbarui diri, memberikan Brexit yang sepantasnya, dan melayani rakyat Inggris dengan kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai keamanan, kebebasan, dan kesetaraan," jelas May.

Pengumuman May datang setelah pertemuannya dengan ketua Komite 1922, Graham Brady. Awalnya, Komite 1922 berencana untuk memicu mosi tidak percaya kedua jika May menolak untuk mengundurkan diri. May lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan partainya sendiri pada Desember 2018.

Kegeraman terhadap May memuncak setelah dia mengumumkan RUU Perjanjian Penarikan (Withdrawal Agreement) pada Selasa (21/5), memicu kekecewaan para anggota Partai Konservatif dan sejumlah menteri kabinetnya.

Pada Rabu (22/5), Pemimpin Dewan Rakyat Andrea Leadsom bahkan mengundurkan diri karena tidak setuju dengan kebijakan Brexit PM May.

"Kesepakatan Brexit baru milik PM May memiliki elemen yang tidak dapat saya dukung, itu bukan Brexit," ungkap Leadsom.

Serangkaian menteri lainnya, termasuk Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt, dan Menteri Transportasi Chris Grayling, juga menyatakan kekhawatiran mereka atas kesepakatan Brexit milik May itu.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa kesepakatan baru milik May tidak mengandung banyak materi baru dan kompromi yang ditawarkan tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson menjadi kandidat utama untuk menggantikan posisi May. Namun, lebih dari selusin tokoh politik di Partai Konservatif dikabarkan berencana untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri berikutnya.

Ditolak tiga kali

Kehancuran May bermula saat dia membawa kesepakatan Brexit pada awal 2019 yang pada akhirnya ditolak oleh parlemen.

May kembali gagal dalam upaya kedua pada Maret. Sebelum melakukan upaya ketiganya, dia mencoba taktik baru yakni berjanji akan mengundurkan diri jika kesepakatan Brexit-nya diloloskan.

Walaupun menggunakan strategi itu, May masih gagal mengumpulkan suara untuk meloloskan kesepakatan perceraian Inggris dari Uni Eropa tersebut.

Kebuntuan politik memaksanya untuk dua kali meminta penundaan tenggat Brexit yang awalnya ditetapkan pada 29 Maret. Setelah berunding, Uni Eropa akhirnya mengundur batas waktu menjadi 31 Oktober 2019. 

Meski merasa dapat mengatasi kekacauan politik sebaik mungkin, penundaan Brexit itu membuat marah pro-Brexit di partainya. (The Guardian dan Vox)