sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dubes Inggris: Brexit akan menunjukkan arti 'Global Britain'

Global Britain dapat diartikan dengan terjalinnya hubungan baru yang lebih kuat antara Inggris dengan Uni Eropa serta negara-negara lain.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 31 Jan 2020 18:22 WIB
Dubes Inggris: Brexit akan menunjukkan arti 'Global Britain'
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 291182
Dirawat 61839
Meninggal 10856
Sembuh 218487

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan bahwa Jumat (31/1) menjadi hari bersejarah karena tepat pada pukul 23.00 GMT atau pada Sabtu (1/2) pukul 06.00 WIB, Inggris akan secara resmi hengkang dari Uni Eropa.

"Kami percaya bahwa meninggalkan Uni Eropa merupakan peluang untuk menunjukkan apa arti dari visi kami yakni 'Global Britain'," jelas Dubes Jenkins dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Jumat (31/1).

Global Britain menurut Jenkins dapat diartikan dengan terjalinnya hubungan baru yang lebih kuat dengan Uni Eropa dan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Dia menegaskan meski Inggris akan meninggalkan Uni Eropa, bukan berarti Inggris menelantarkan Eropa. Inggris, jelasnya, akan tetap menjadi teman dan mitra yang dapat diandalkan Eropa.

"Kami akan terus melindungi dan menghargai budaya Eropa serta berdiri untuk mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung bersama dalam membela hak asasi manusia dan kebebasan," ujar dia.

Selain itu, Global Britain juga berarti Inggris menjadi lebih ambisius untuk memperluas perdagangan global mereka, terutama dalam menggarap pasar baru di Asia.

"Inggris memiliki kepercayaan diri untuk secara independen melangkah ke dunia," tutur dia.

Kepercayaan diri itu, jelasnya, didukung oleh berbagai fakta seperti Inggris yang merupakan rumah bagi empat dari 10 universitas teratas di dunia, menduduki peringkat pertama dalam daftar negara tujuan bisnis terbaik menurut Bank Dunia, dan ekonomi terbesar keenam di dunia.

"Inggris juga merupakan tujuan nomor satu untuk inward investment ke Eropa. Selain itu, tingkat investasi di sektor teknologi kami bahkan lebih tinggi daripada di Amerika Serikat dan China," ungkap dia.

Sponsored

Pasca-Brexit, Dubes Jenkins menegaskan bahwa Inggris akan tetap menolak proteksionisme dan mendukung perdagangan bebas yang menguntungkan bisnis, mengurangi biaya bagi konsumen, serta membantu negara-negara miskin mencapai kemandirian ekonomi.

Selain itu, dia menyebut bahwa Inggris akan terus memainkan peran dalam mengamankan dunia sebagai salah satu anggota tetap (permanent five/P5) dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

"Kami adalah satu-satunya anggota P5 yang menghabiskan 0,7% dari PDB untuk bantuan pembangunan dan mengalokasikan 2% dari PDB untuk pertahanan dan keamanan kolektif," jelas Jenkins.

Dubes Jenkins menyatakan bahwa Inggris juga senantiasa menjadi pemimpin global dalam mengambil tindakan proiklim. London berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon pada 2050.

"Inggris membuktikan bahwa tindakan iklim dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Inggris tumbuh lebih dari 70% seraya kami memotong emisi karbon lebih dari 40% sejak 1990," kata Dubes Jenkins.

Periode transisi

Tepat satu hari setelah Brexit terjadi, fase baru negosiasi antara London dan Brussels dimulai untuk menyepakati bentuk hubungan masa depan mereka.

Perundingan memiliki tenggat hingga akhir 2020, masa yang disebut periode transisi, untuk menuntaskan kesepakatan tentang perdagangan dan sejumlah isu lain, termasuk keamanan, energi, jaringan transportasi, hak menangkap ikan, dan aliran data.

Selama periode transisi, Inggris akan tetap mematuhi peraturan Uni Eropa dan membayar sejumlah uang ke Uni Eropa sebagai financial settlement atau penyelesaian keuangan.

Dubes Jenkins menyatakan bahwa Inggris percaya diri dapat menyepakati hubungan baru dengan Uni Eropa sebelum akhir 2020.

"Kepercayaan diri ini didasarkan pada fakta bahwa sudah ada kerangka kerja yang sangat jelas terkait semua bidang yang perlu Uni Eropa dan Inggris bahas bersama," jelas dia. "Kita tahu apa yang perlu dibicarakan dan ditangani."

Dia menekankan bahwa sesuai dengan perkataan Perdana Menteri Boris Johnson, Inggris tidak akan meminta perpanjangan periode transisi melewati 31 Desember 2020.

"Tidak akan ada perpanjangan. PM Boris sudah dengan sangat jelas mengatakan hal ini berulang kali," ungkap Dubes Jenkins.

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB