Junta akan hentikan kekerasan jika Myanmar kembali stabil

Junta militer di Myanmar menyatakan, akan mengindahkan permohonan dari pihak internasional untuk menghentikan kekerasan hanya jika negara tersebut kembali stabil.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari.

Kudeta militer memicu pemberontakan sipil yang membuat pasukan keamanan melakukan tindakan keras mematikan terhadap para pengunjuk rasa yang sebagian besar beraksi secara damai.

Kekerasan oleh aparat, yang mengakibatkan lebih dari 750 orang tewas, telah menimbulkan kekhawatiran di antara pada negara tetangga.

Pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, pada akhir pekan lalu menghadiri pertemuan ASEAN di Jakarta yang membahas mengenai krisis di Myanmar. Ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya sejak dia merebut kekuasaan.

Para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan konsensus lima poin yang menyerukan penghentian segera kekerasan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Pada Selasa (27/4), Dewan Administrasi Negara Myanmar, sebagaimana junta militer menyebut dirinya, menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan saran konstruktif yang disampaikan oleh para pemimpin ASEAN ketika situasi di negara itu kembali stabil.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan bahwa rezim puas dengan perjalanan ke Jakarta. Dia menyatakan, militer dapat menjelaskan "situasi sebenarnya" kepada para pemimpin ASEAN.

Namun, ASEAN tidak dikenal karena pengaruh diplomatiknya dan para pengamat mempertanyakan seberapa efektif kelompok regional itu dapat membantu mengatasi krisis di Myanmar.

Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Myanmar Scot Marciel memperingatkan bahwa tanggapan militer terhadap KTT di Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda kemunduran.

"ASEAN tidak bisa berkutat di sini, karena junta bergerak mundur bahkan ketika kesepakatan terbatas telah dicapai pada Sabtu (24/4)," kata Marciel.

Menurut Marciel, harus segera ada tindak lanjut dan sanksi yang diimplementasikan terhadap junta. 

"Ada alasan mengapa tidak ada seorang pun di Myanmar yang memercayai Tatmadaw (militer)," ucapnya.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sejak 1 Februari, pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 750 warga sipil.

Namun, junta, yang menyatakan AAPP sebagai organisasi ilegal, telah mencatat jumlah kematian yang jauh lebih rendah sambil menyalahkan kekerasan pada perusuh.

Dua hari setelah pertemuan ASEAN, seorang pemilik kedai teh di Mandalay, salah satu titik kerusuhan, dilaporkan telah ditembak mati di tengah protes antikudeta.

Gerakan antikudeta mendapatkan dukungan luas di seluruh negeri, termasuk di antara beberapa kelompok pemberontak bersenjata Myanmar yang selama beberapa dekade telah memerangi militer untuk mendapatkan lebih banyak otonomi.

Salah satu kelompok pemberontak yang paling aktif, Karen National Union (KNU), telah bentrok dengan militer di wilayah mereka di sepanjang perbatasan timur Myanmar selama berminggu-minggu terakhir.

Bulan lalu, setelah KNU menyerbu pangkalan militer, junta menanggapi dengan meluncurkan sejumlah serangan udara di malam hari. Langkah itu merupakan serangan udara pertama di Negara Bagian Karen dalam lebih dari 20 tahun.

Pertempuran selama beberapa pekan terakhir telah membuat lebih dari 24.000 warga sipil mengungsi, termasuk sekitar 2.000 orang yang menyeberangi sungai untuk mencari perlindungan di Thailand sebelum mereka diusir kembali oleh otoritas perbatasan.

KNU dengan lantang mengutuk kudeta militer dan mengatakan mereka melindungi setidaknya 2.000 pembangkang antikudeta yang melarikan diri dari pusat kerusuhan di perkotaan. (Daily Sabah)