Myanmar sambut upaya ASEAN percepat repatriasi Rohingya

Salah satu hasil KTT ke-35 ASEAN di Thailand pada 2-4 November adalah pembentukan satuan tugas ad hoc yang diharapkan dapat mempercepat proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar ke Rakhine State.

Duta Besar Myanmar untuk ASEAN U Min Lwin mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pembentukan satgas tersebut oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.

"Myanmar menyetujunya karena kami menganggap hal tersebut akan berdampak baik bagi proses repatriasi," kata dia usai acara 'ASEAN Diplomatic Gathering: Update from the Region' di Kemlu RI, Jakarta, pada Kamis (14/11).

Dia menjelaskan bahwa satgas tersebut akan mengimplementasikan laporan milik tim penilaian kebutuhan awal (PNA) dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre).

Proses implementasi itu, disampaikannya, memerlukan fokus satu tim sendiri karena Sekretariat ASEAN sibuk dengan banyak urusan lainnya. Dubes U Min menjelaskan bahwa personel atau pejabat dari satgas tersebut akan dipilih langsung oleh Sekjen ASEAN.

Menurut dia, Myanmar membutuhkan bantuan dari satgas tersebut karena AHA Centre tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya.

"Bantuan dari ASEAN, melalui satgas ad hoc, akan membuat proses repatriasi lebih lancar. Oleh sebab itu kami memercayai Sekjen ASEAN dan akan bekerja secara dekat dengan timnya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares mengatakan bahwa satgas ad hoc akan membantu pemerintah Myanmar untuk mempercepat proses repatriasi. Salah satu caranya adalah mendorong terjadinya dialog dengan para pengungsi Rohingya yang ada di Cox's Bazar.

"Satgas ini akan mulai bekerja sesegera mungkin. Sekarang kita sedang menunggu Sekjen ASEAN selesai merancang timnya," lanjut dia.

Dubes U Min menyebut Myanmar telah menyiapkan akomodasi dan persiapan transit untuk menerima para pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine State.

"Untuk persoalan kewarganegaraan pengungsi Rohingya, kami berusaha membuat prosesnya sangat cepat dan lancar, tapi tentu kami tidak dapat dengan mudah memberikan kewarganegaraan," jelas U Min.

Dia menuturkan bahwa isu keamanan bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi. Menurutnya, proses repatriasi terhambat karena sejumlah masalah yang rumit lainnya. 

"Pihak Myanmar telah melakukan semua bagian kami untuk melancarkan proses repatriasi, tetapi perlu tindak lanjut dari Bangaldesh," kata dia.

Myanmar, tambahnya, bukan negara yang kaya, maka perlu berhati-hati dalam merepatriasi pengungsi dari Cox'z Bazar dan memastikan bahwa mereka yang pulang benar-benar merupakan pengungsi yang berasal dari Rakhine State.

"Kami ingin memulangkan mereka yang meninggalkan Myanmar, bukan menyambut pengungsi lain yang bukan dari negara kami," tegas Dubes U Min.