sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Neraka Covid-19 di negeri junta

Myanmar bisa jadi episentrum Covid-19 yang baru di Asia Tenggara.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Kamis, 12 Agst 2021 12:13 WIB
Neraka Covid-19 di negeri junta

Bendera-bendera berwarna kuning itu mulai berkibar di sejumlah apartemen di kawasan pusat kota Yangon, Myanmar, sejak pertengahan Juli 2021. Dikomando dari media sosial, satu per satu warga kota Pagoda Emas itu ikut mengibarkan bendera. Ada pula yang mengibarkan dua bendera sekaligus: kuning dan putih. 

Saat kampanye bendera kuning diluncurkan, Myanmar sedang dilanda gelombang ketiga pandemi Covid-19. Bendera-bendera itu simbol seruan minta tolong. Bendera kuning menandakan sang pemilik rumah butuh bantuan medis darurat dan obat-obatan. Bendera putih pertanda butuh makanan. 

Thida, 48 tahun, turut mengibarkan bendera kuning di depan rumahnya di kawasan South Okkalapa, Yangon. Di rumah itu, ia tinggal bersama suami dan putrinya yang baru berusia 14 tahun. Pada awal Juli, suami dan putri Thida mengalami demam, batuk, kehilangan penciuman, dan hypoxia. 

"Keluarga kami hanya terdiri dari tiga orang. Kami harus minta bantuan karena kami semua menderita Covid-19," kata Thida seperti dikutip dari Myanmar Now. 

Teriakan minta tolong juga membanjiri media sosial di Myanmar. Di forum-forum Facebook, pesan-pesan darurat bermunculan. Isinya kebanyakan meminta informasi mengenai akses terhadap obat-obatan dan tanki oksigen. 

Snowy, bukan nama sebenarnya, rutin mendapati pesan-pesan seperti itu. Bersama 12 rekannya, perempuan berusia 25 tahun itu berusaha menyediakan oksigen gratis, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi para pasien Covid-19. Identitas dan alamat para pasien biasanya mereka dapat dari media sosial. 

"Mereka bilang, 'Selamatkan kami, selamatkan kami'. Tapi, bagaimana saya bisa menyelamatkan mereka. Saya hanya bisa memberikan akses oksigen ketika memang ada stoknya. Ada beberapa orang yang mati karena kami tidak bisa mengirimkan oksigen tepat waktu," ujar Snowy

 Warga Myanmar menggantungkan bendera putih di depan apartemen di Yangon sebagai simbol permintaan tolong, 16 Juli 2021. Foto Instagram @humansofmm

Sponsored

Puncak gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Burma terjadi pada 22 Juli 2021. Ketika itu, tercatat ada 6.701 kasus positif harian yang baru. Jumlah kasus positif berangsur menurun di kisaran 4.000-5.000 kasus per hari dalam beberapa hari berikutnya. 

Meskipun jumlah kasus harian menurun, angka kematian terus meroket. Sejak pandemi melanda Myanmar pada Februari 2020 hingga Juni 2021, tercatat hanya ada sekitar 3.000 kematian akibat Covid-19. Pada Juli-Agustus 2021, tercatat ada sekitar 9.000 kasus kematian pasien Covid-19. 

"Mayat-mayat mengantre siang dan malam. Beberapa warga terpaksa harus menyimpan jenazah keluarga mereka di rumah selama beberapa hari sampai mereka bisa menemukan mobil jenazah. Akibatnya, banyak jenazah membusuk," kata Bo Sein, koordinator relawan Covid-19 di Yangon, seperti dikutip dari Sky.com.

Sehari-hari, Bo dan rekan-rekannya bertugas menjemput korban Covid-19 untuk dibawa ke krematorium-krematorium di Yangon. Menurut Bo, rombongan ambulans dan mobil jenazah bisa menunggu hingga berjam-jam sebelum jenazah diambil oleh petugas krematorium. 

"Beberapa jenazah bahkan harus menunggu hingga sehari atau dua hari sebelum dikremasi. Ada perbedaan yang besar antara jumlah orang yang mati dan ketersediaan mobil jenazah," kata pria yang baru-baru ini juga kehilangan ayahnya karena Covid-19 itu. 

Akibat lonjakan kasus baru, fasilitas kesehatan di Myanmar pun kolaps. Selain minim dokter dan perawat, kebanyakan rumah sakit di Yangon bahkan tak punya obat-obatan, ventilator, dan stok oksigen untuk merawat pasien Covid-19 bergejala berat. 

Di North Okkalapa Hospital, misalnya. Pada pengujung Juli, belasan pasien Covid-19 dilaporkan meninggal lantaran oksigen yang mengalir lewat pipa-pipa di dinding sebuah bangsal perawatan tiba-tiba disetop pada dini hari. 

"Banyak pasien dengan gejala serius meninggal malam itu di bangsal. Rasanya seperti neraka. Lima belas pasien lainnya meninggal di ruang gawat darurat. Ada begitu banyak kematian sehingga pihak rumah sakit bahkan kewalahan membawa jenazah ke kamar mayat," kata seorang keluarga pasien kepada Myanmar Now. 

Seorang demonstran ditangkap polisi dalam aksi unjuk rasa antirezim militer di Yangon, Myanmar, 27 Februari 2021. /Foto Instagram @humansofmm

Bagaimana pandemi memburuk di Myanmar? 

Pandemi Covid-19 mulai memburuk setelah junta militer (Tatmadaw) melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Usai memenjarakan Aung San Suu Kyi dan kolega-koleganya, junta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing melupakan penanganan pandemi karena sibuk memadamkan gelombang aksi unjuk rasa warga sipil. 

Program vaksinasi yang pertama jadi korban. Sebelum digulingkan, pemerintahan Suu Kyi telah memeroleh 3,5 juta dosis vaksin dari India. Rencananya, vaksin itu bakal diprioritaskan bagi warga lanjut usia. Namun, rencana itu diabaikan junta. Mayoritas dosis vaksin malah digunakan untuk mengimunisasi para prajurit.

"Tidak ada lagi dorongan untuk menggenjot pengetesan, pelacakan kontak, dan vaksinasi. Semua program penanganan pandemi itu ambruk setelah kudeta 1 Februari," kata Kepala UNICEF Myanmar, Alessandra Dentice, seperti dikutip dari New York Times

Model vaksinasi semacam itu diprotes Covax, program berbagi vaksin global yang diinisiasi sejumlah negara maju dan berkembang. Tuntutan transparansi program vaksin tak digubris junta militer. Covax pun menunda pengiriman 5,5 juta dosis vaksin yang seharusnya tiba di Myanmar pada Maret 2021. Hingga kini, Covax masih menahan jatah vaksin itu. 

Langkah konyol lainnya yang diambil Tatmadaw ialah mendeklarasikan perang terhadap tenaga kesehatan, kelompok profesional yang sejak awal terang-terangan menentang kudeta militer. Sebelumnya, kelompok dokter dan perawat kerap terlihat ikut turun ke jalan dalam beragam aksi unjuk rasa menentang rezim militer. 

Tatmadaw memburu, menangkap, dan membunuh dokter dan perawat yang teridentifikasi menolak junta. Sepanjang tahun, tercatat ada 240 kasus serangan militer dan polisi terhadap petugas medis di Myanmar. Angka itu sekitar setengah dari  total jumlah serangan terhadap petugas medis di berbagai belahan dunia yang dicatat World Health Organization (WHO).

"Dalam aksi unjuk rasa di negara lain, petugas medis itu selalu aman. Mereka dikecualikan. Di sini, tidak ada pengecualian," kata Nay Lin Tun, seorang dokter umum yang kini buka praktik di bawah tanah karena namanya masuk dalam daftar buruan militer. 

 Selain pandemi Covid-19, warga di Karen State dan Tanintharyi, Myanmar, harus menghadapi bencana banjir, Juli 2021. /Foto Instagram @whats.happening.in.myanmar

Seolah tak peka terhadap kebutuhan rakyat saat pandemi, Tatmadaw kini juga jadi pengepul oksigen. Mereka juga mengeluarkan larangan bagi warga untuk membeli oksigen dari produsen langsung serta menyetop aksi donasi oksigen dari lembaga-lembaga kemanusiaan. 

Kebijakan pemerintah itu membuat angka kematian pasien Covid-19 membengkak. "Saya jadi bertanya-tanya apakah militer berupaya mempertahankan kekuasaan dengan membunuh semua orang di negeri ini," kata Ko Thein Zaw, warga Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. 

Sebelum kudeta, Thein Zaw baru saja menikah. Pada awal Juli lalu, istrinya positif Covid-19. Gejalanya berat. Susah payah Thein Zaw mencari tanki oksigen. Namun, stok yang ia kumpulkan tak cukup untuk kebutuhan sang istri. Pada 12 Juli, istri Thein Zaw meninggal karena sesak nafas. 

"Istri saya meninggal karena kudeta dan militer berusaha menghancurkan segala sesuatu yang baik di negeri ini. Myanmar, saat ini, adalah negara yang di dalamnya ada banyak cara untuk mati," kata Thein Zaw

Episentrum Asia Tenggara

Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), junta militer telah membunuh setidaknya 931 warga sipil sejak kudeta, Februari lalu. Sebanyak 5.630 warga lainnya ditahan dan 255 warga telah dijatuhi hukuman karena "terbukti" melanggar hukum. 

Angka itu, kata pelapor khusus PBB bidang HAM di Myanmar, Tom Andrews, dipastikan bakal bertambah jika tidak ada tindakan serius dari komunitas internasional untuk mengintervensi pelanggaran HAM berat di negara tersebut. 

"Tentu saja, keputusan terbaik adalah jika junta mundur dari kursi kekuasaan dan menyerahkan kembali pemerintahan kepada sipil supaya mereka bisa mengoordinasi respons terhadap Covid-19. Akan tetapi, dalam jangka pendek, serangan tanpa akhir yang dilancarkan junta dan penangkapan harus berakhir," kata Andrews.

Menurut Andrews, saat ini setidaknya ada 600 tenaga kesehatan di Myanmar yang sedang dalam pelarian. Sebanyak 67 orang lainnya telah ditahan junta militer dan 18 meninggal.

Serangan terhadap petugas medis itu, kata Andrews, membuat pandemi Covid-19 kian menggila. "Mereka (junta) harus menghentikan kekerasan ini supaya doktor dan perawat bisa kembali bekerja menyelamatkan jiwa," kata dia.

 

 

Dalam sidang sidang informal Dewan Keamanan PBB, akhir Juli lalu, Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan sistem kesehatan Myanmar hampir kolaps karena lonjakan kasus. Ia memprediksi Myanmar bisa jadi episentrum Covid-19 baru di Asia Tenggara. 

"Virus ini sudah menyebar ke seluruh populasi dengan cepat sekali. Sejumlah analisis menyatakan, dalam dua pekan ke depan, setengah populasi Myanmar bisa terinfeksi Covid-19," kata Woodward seperti dikutip dari Reuters

Jumlah populasi Myanmar diestimasi sebanyak 54 juta jiwa. Saat ini, Worldometer mencatat total ada sekitar 340 ribu warga Covid-19 yang terinfeksi Covid-19 di negara tersebut. Artinya, jika prediksi itu terwujud, bakal ada tambahan hingga lebih 25 juta pasien Covid-19 baru dalam beberapa pekan ke depan. 

Mantan Duta Besar Thailand Kobsak Chutikul mengatakan dunia tak boleh lagi memalingkan muka dari persoalan Myanmar. "Kemungkinan Myanmar jadi episentrum Covid-19 dunia itu nyata dan ini bahaya bagi semua orang," kata Chutikul.

 

Berita Lainnya