Petahana menangi pilpres Kazakhstan

Jajak pendapat menunjukkan Kassym-Jomart Tokayev (66), pemimpin sementara Kazakhstan, memenangkan pemilu dengan perolehan sekitar 70% suara. Tokayev akan menjadi presiden kedua sejak kemerdekaan negara itu dari Uni Soviet pada 1991.

Dalam sistem pemilihan Kazakhstan, kandidat yang meraih lebih dari 50% suara dianggap terpilih sebagai presiden.

Menurut survei yang dibuat oleh Public Opinion Research Institute Kazakhstan, Tokayev, seorang diplomat karier, menang atas Amirzhan Kosanov yang hanya mendapat 15% suara. Hasil awal pemungutan suara diharapkan keluar pada Senin (10/9) pagi waktu setempat.

Kosanov yang merupakan seorang jurnalis mendapat kecaman karena kampanyenya dinilai tidak bergairah. Dia hanya mengkritik sistem tanpa melancarkan serangan langsung terhadap Tokayev atau pendahulunya.

Exit poll muncul di tengah penangkapan ratusan orang dalam protes yang terjadi di ibu kota Nur-Sultan dan kota komersial utama negara itu, Almaty.

Para pemrotes menyerukan boikot pemilihan umum, yang mereka tuding diselenggarakan untuk melanggengkan jabatan politikus yang setia pada Nursultan Nazarbayev (78), mantan presiden yang mengundurkan diri pada Maret.

Kementerian dalam negeri mengatakan sekitar 500 orang ditangkap pada Minggu (9/6). Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Marat Kozhayev menyalahkan elemen-elemen radikal karena mengadakan aksi unjuk rasa.

Sejumlah jurnalis juga ditangkap, demikian pula perwakilan dari LSM The Norwegian Helsinki Committee (NHC). Namun, mereka semua kemudian dibebaskan. Adapun Dimash Alzhanov, seorang aktivis sipil dan analis politik terkemuka, masih ditahan pada Minggu malam.

Human Rights Watch menyebut bahwa prospek transisi politik di Kazakhstan sebuah ilusi. Mereka mencatat masih adanya pelanggaran hak di bawah pemerintahan Tokayev.

"Otoritas Kazakhstan secara rutin membubarkan protes damai, mengumpulkan peserta secara paksa, kadang-kadang benar-benar mengikat tangan dan kaki mereka, memberikan sanksi kepada mereka dengan peringatan, denda, serta hukuman penjara jangka pendek," kata kelompok hak asasi itu. 

Sumber : Al Jazeera