PM Inggris dihujani desakan segera mundur

Perdana Menteri Inggris Theresa May menolak seruan untuk mengundurkan diri secepatnya meskipun ada reaksi keras terhadap kesepakatan Brexit miliknya dari anggota parlemen Partai Konservatif.

Seruan agar May melepas jabatannya semakin keras setelah Pemimpin Dewan Rakyat Andrea Leadsom mengundurkan diri pada Rabu (22/5). Leadsom memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak setuju dengan kebijakan Brexit PM May.

"Kesepakatan Brexit baru milik PM May memiliki elemen yang tidak dapat saya dukung, itu bukan Brexit," jelasnya.

PM May pun mengatakan dia sangat sedih karena kehilangan seseorang dengan hasrat, dorongan, dan ketulusan seperti Leadsom.

Hingga kini belum jelas siapa yang akan menggantikan posisi Leadsom di Dewan Rakyat.

May akan bertemu dengan ketua Komite 1922, Graham Brady, pada Jumat (24/5). Banyak yang berspekulasi bahwa May akhirnya akan mengumumkan tanggal pengunduran dirinya dalam tatap mukanya dengan Brady.

Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan May tumbuh secara signifikan setelah dia menetapkan rencana untuk melakukan pemungutan suara bagi RUU Perjanjian Penarikan (Withdrawal Agreement).

RUU itu diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian antara Inggris dan Uni Eropa tentang ketentuan Brexit.

Nantinya, RUU itu akan mencakup sejumlah konsesi yang dirancang untuk menarik dukungan lintas partai, termasuk jaminan baru tentang hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, serta persoalan perbatasan Irlandia Utara.

Akan tetapi, pendukung Brexit di Partai Konservatif sendiri menolak keras RUU itu. 

Beberapa menteri pemerintahan May bertemu pada Rabu (22/5) sore waktu setempat dan membahas mengenai ketidakpuasan mereka atas RUU itu, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Sajid Javid dan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt. Kedua menteri itu meminta untuk bertemu secara pribadi dengan PM May.

Namun, PM May dikabarkan menolak permintaan mereka untuk bertatap muka. Sebaliknya, May dilaporkan bertekad untuk mengabaikan protes yang diajukan kepadanya.

Awalnya, Komite 1922 diperkirakan akan mengubah aturan partai untuk memungkinkan pemungutan suara bagi mosi tidak percaya terhadap May. Namun, dalam pertemuan pada Rabu, akhirnya mereka memilih untuk tidak melakukan perubahan itu.

Pasalnya, aturan yang ada menentukan karena May selamat dari mosi tidak percaya pada Desember 2018, maka dia tidak dapat menghadapi mosi serupa selama 12 bulan ke depan.

PM May telah berjanji untuk menetapkan tanggal pengunduran dirinya setelah parlemen melakukan pemungutan suara terkait RUU Perjanjian Penarikan pada 7 Juni.

Namun, seruan baginya untuk hengkang lebih cepat sudah mulai datang dari sejumlah anggota Partai Konservatif.

Salah seorang anggota parlemen dari Partai Konservatif, Thomas Tugendhat, menuturkan bahwa pemerintahan tidak memiliki sosok pemimpin yang baik.

"Ini hanya bisa berubah dengan dipilihnya perdana menteri baru," tuturnya.

Mantan Menteri Kesehatan Tim Loughton mengatakan meski akan sedih melihat May melepas jabatannya, tetapi sudah waktunya bagi PM berusia 62 tahun itu untuk pergi.

Tokoh pro-Brexit, Steve Baker, menuturkan bahwa kepemimpinan baru harus ada demi menjamin baik masa depan negara maupun Partai Konservatif.

Anggota Partai Nasional Skotlandia (SNP), Ian Blackford, mengatakan sudah waktunya bagi PM May untuk melepas jabatannya setelah kehilangan kepercayaan masyarakat.

"Kesepakatan Brexit miliknya sudah mati," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu koalisi terkuat May, Partai Persatuan Demokrat (DUP), yang juga menolak RUU tersebut.

Namun, setidaknya satu anggota parlemen dari Partai Konservatif, Vicky Ford, masih mendukung keputusan PM May.

"Kita tidak dapat terus meninggalkan negara kita dalam ketidakpastian berkelanjutan. Parlemen harus berhenti menolak semua yang ditawarkan kepada mereka hanya karena itu bukan yang diharapkan," tegasnya. 

Inggris seharusnya cerai dari Uni Eropa pada 29 Maret, tetapi telah ditunda hingga 31 Oktober setelah parlemen menolak kesepakatan Brexit PM May untuk ketiga kalinya.

Upaya May untuk menemukan kompromi lintas-partai melalui perundingan formal dengan Partai Buruh pun gagal pada pekan lalu.

Bukan kompromi

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menilai bahwa kesepakatan baru yang May tawarkan tidak berbeda jauh dari proposalnya yang telah berulang kali ditolak parlemen.

"Anggota parlemen dari Partai Buruh tidak dapat menyetujui kesepakatan dari seorang perdana menteri yang hanya tinggal beberapa pekan lagi akan menjabat," ungkap Corbyn.

Dia mengatakan masalah Brexit telah memecah belah dan meracuni demokrasi Inggris. Menurutnya, kesepakatan yang ditawarkan oleh May tidak dapat mengatasi persoalan itu.

Menanggapi kritik dari para anggota parlemen, May menegaskan ini adalah kesempatan terakhir parlemen untuk menuntaskan Brexit.

"Pada akhirnya, tugas pemerintah dan parlemen adalah untuk mengambil keputusan, bukan menundanya," kata PM May. (BBC dan The Guardian)