Ranil Wickremesinghe kembali menjabat sebagai PM Sri Lanka

Sri Lanka menghadapi krisis pemerintahan yang dimulai pada Oktober 2018 ketika Presiden Maithripala Sirisena memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. 

Sirisena kemudian menunjuk Mahinda Rajapaksa sebagai perdana menteri baru, tetapi parlemen telah dua kali menolak penunjukan Rajapaksa.

Pada Sabtu (15/12), Rajapaksa pun menandatangani surat pengunduran diri di hadapan media. Dalam momen itu dia didampingi oleh anggota parlemen dari partainya dan serta sejumlah pemuka pemuka agama.

Rajapaksa mengatakan, langkah ini diambil demi mengakhiri krisis politik berkepanjangan atas penunjukannya dan memberi jalan bagi presiden untuk membentuk pemerintahan baru.

"Agar tidak menghambat presiden ... Saya akan mengundurkan diri dari posisi perdana menteri dan memberi jalan bagi presiden untuk membentuk pemerintahan baru," ungkap Rajapaksa.

Pengunduran diri Rajapaksa terjadi satu hari setelah Mahkamah Agung Sri Lanka memperpanjang penangguhan pengadilan rendah atas Rajapaksa dan kabinetnya. 

Perpanjangan ini menunda sidang berikutnya hingga pertengahan Januari, yang rencananya akan memutuskan apakah mereka harus tetap mengisi kursi pemerintahan setelah dua kali mendapat mosi tidak percaya.

Setelah Rajapaksa mengundurkan diri, Wickremesinghe dilantik kembali sebagai perdana menteri. Ini terjadi dua bulan setelah dia dicopot oleh presiden.

Wartawan tidak diizinkan menghadiri upacara pelantikannya di kantor presiden pada Minggu (16/12). Namun, anggota parlemen Harsha de Silva mengunggah foto pelantikan melalui akun Twitter pribadinya.

@RW_UNP sworn is as PM of #SriLanka by President @MaithripalaS just now pic.twitter.com/ucNd0f1Zny — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) December 16, 2018

Pada hari yang sama, melalui akun Twitter-nya Wickremesinghe menyatakan, "Ini adalah kemenangan bagi institusi demokratis Sri Lanka dan kedaulatan warga negara kita."

Today marks a victory not for myself or for the UNP. It is a victory for Sri Lanka’s democratic institutions and the sovereignty of our citizens. I thank everyone who stood firm in defending the constitution and ensuring the triumph of democracy. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) December 16, 2018

Juru bicara Wickremesinghe mengatakan kabinet baru akan dibentuk dalam beberapa hari mendatang.

Sri Lanka tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama hampir dua pekan. Mereka terancam tidak memiliki anggaran untuk 2019 jika pemerintahan baru tidak segera ditunjuk.

Kegagalan menyalurkan anggaran dapat membuat Sri Lanka tidak memiliki akses ke dana negara per 1 Januari 2019. Ini juga akan berdampak pada pembayaran utang luar negeri sebesar US$1 miliar yang jatuh tempo pada awal Januari, dan belum jelas apakah pembayaran tersebut dapat dilayani tanpa menteri keuangan yang sah.

Rajapaksa sendiri merupakan mantan presiden otoriter yang berkuasa sejak 2015. Dia dianggap sebagai pahlawan perang oleh sejumlah orang karena mengalahkan kelompok pemberontak Macan Tamil pada 2009 setelah perang sipil yang panjang.

Dia kalah dalam pemilu 2015 setelah menghadapi tuduhan kekejaman di masa perang, korupsi, dan nepotisme.

Setelah pengangkatannya sebagai perdana menteri, dia gagal mendapatkan suara mayoritas di parlemen yang beranggotakan 225 orang. Sirisena kemudian membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru, tetapi Mahkamah Agung menyebut langkah tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. (The Guardian dan BBC)