logo alinea.id logo alinea.id

Rezim Maduro larang pemimpin oposisi Venezuela pegang jabatan publik

Rezim Maduro menuduh pemimpin oposisi telah merugikan Venezuela melalui interaksinya dengan pemerintah asing

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Jumat, 29 Mar 2019 12:34 WIB
Rezim Maduro larang pemimpin oposisi Venezuela pegang jabatan publik

Pemerintah Venezula pada Kamis (28/3) melarang pemimpin oposisi Juan Guaido memegang jabatan publik selama 15 tahun.

Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional, menolak langkah itu dan menegaskan tidak akan mundur dari kampanyenya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Pengumuman oleh pengawas keuangan negara, Elvis Amoroso yang merupakan sekutu dekat Maduro, itu mengutip pada dugaan penyimpangan dalam catatan keuangan Guaido dan mencerminkan pengetatan tekanan pemerintah terhadap gerakan oposisi yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya.

Menurut Amoroso, Guaido, yang terpilih sebagai anggota majelis pada 2015, telah melakukan 90 perjalanan internasional tanpa merinci asal-usul perkiraan biaya US$94.000. Dia juga menuduh pemimpin oposisi merugikan Venezuela melalui interaksinya dengan pemerintah asing, puluhan di antaranya mendukung klaim Guaido sebagai presiden sementara.

"Kita akan melanjutkan ini," kata Guaido segera setelah pengumuman Amoroso. Dia menganggap bahwa pengumuman pengawas keuangan negara tidak relevan karena dalam pandangannya, pemerintah Maduro tidak sah.

Di Washington, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Robert Palladino menggambarkan larangan terhadap Guaido konyol.

Bertemu di Ekuador, delegasi dari sekelompok negara Eropa dan Amerika Latin juga mengkritik langkah pemerintah Venezuela.

"Keputusan politis semacam itu tanpa memperhatikan proses yang seharusnya adalah pertunjukan lain dari sifat sewenang-wenang prosedur peradilan di negara itu," ungkap Kelompok Kontak Internasional tentang Venezuela.

Sponsored

Kelompok itu mengatakan mereka berusaha memulihkan demokrasi di Venezuela secara damai. 

Perebutan kekuasaan antara Maduro dan Guaido telah meningkatkan krisis di Venezuela, yang mengalami pemadaman listrik terburuk pada awal bulan ini disusul peristiwa serupa pada pekan ini.

Menteri Komunikasi Jorge Rodriguez pada Kamis menuturkan bahwa listrik telah dipulihkan di sebagian besar negara itu, sementara di sejumlah daerah listrik tetap padam. 

Sekolah-sekolah dan kantor publik masih ditutup, tetapi ada lebih banyak kendaraan lalu lintas di jalan-jalan di Caracas dan banyak orang juga dapat melakukan pembayaran elektronik untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir.

"Ini adalah momen kebahagiaan di tengah-tengah tragedi, melihat kartu saya berfungsi," kata warga Caracas, Maria Isabel Vera, setelah membeli obat di apotek.

Baik pihak oposisi maupun pemerintah merencanakan demonstrasi pada Sabtu (30/3), memperuncing perselisihan yang melemahkan salah satu negara yang dulunya terkaya di Amerika Latin. 

Lebih dari 3 juta rakyat Venezuela telah meninggalkan tanah air mereka dalam beberapa tahun terakhir, melarikan diri dari kondisi ekonomi yang mengerikan yang menyebabkan banyak orang tanpa makanan atau obat-obatan yang memadai.

Maduro, yang didukung oleh Rusia, mengatakan dia adalah target plot kudeta yang dipimpin AS dan menuduh Washington dan Guaido menyabot jaringan listrik Venezuela. 

Namun, oposisi AS dan Venezuela, serta banyak pakar kelistrikan, meyakini bahwa pengabaian dan salah urus adalah penyebab kesengsaraan listrik negara.

Otoritas Venezuela bulan ini menangkap kepala staf Guaido, Roberto Marrero, dan menuduhnya terlibat dalam skema teroris untuk menggulingkan pemerintah.

AS, negara pertama yang mengakui Guaido sebagai presiden sementara, mengklaim bahwa pemilu yang dimenangkan Maduro tahun lalu telah dicurangi. Mereka telah meningkatkan sanksi dan langkah-langkah diplomatik lainnya dengan harapan memaksanya untuk menyerahkan kekuasaan. (AP)