Soal krisis Venezuela, Indonesia kritik DK PBB

Indonesia memilih untuk abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada akhir Februari 2019. Pemungutan suara itu bermaksud untuk menyepakati salah satu dari dua draf resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Rusia tentang krisis Venezuela.

Pada akhirnya, sebanyak 15 anggota DK PBB gagal mencapai konsensus dalam pemungutan suara tersebut.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa Indonesia memilih untuk abstain karena menganggap dua draf yang diajukan sudah terlalu dipolitisasi.

"Pada saat itu RI menegaskan tidak bisa menerima dua draf yang diajukan oleh masing-masing AS dan Rusia karena kedua negara seperti tidak mau tahu kondisi yang ada sebenarnya di Venezeula," jelas Ferbian dalam jumpa pers di Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (28/3).

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendapat dukungan dari China dan Rusia, sedangkan pemimpin oposisi, Juan Guaido, didukung oleh AS dan sejumlah negara lainnya.

Febrian menilai bahwa dua draf yang diajukan tidak cukup komprehensif dan tidak dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Venezuela.

Indonesia, lanjutnya, ingin DK PBB fokus memberikan bantuan kemanusiaan yang benar-benar dibutuhkan warga Venezeula.

"Kami mengatakan kalau benar-benar berniat ingin berikan bantuan kemanusiaan, ya manfaatkan jasa PBB sebagai organisasi netral. Tapi dua draf yang saling bersaing itu tidak mau menerima masukan dari kami karena sudah pakem dengan pandangan politik masing-masing," kata dia.

Febrian menekankan bahwa keputusan untuk abstain bukan berarti Indonesia tidak peduli terhadap krisis yang dihadapi Venezeula. Justru, Indonesia mengambil sikap itu untuk menegaskan bahwa mereka tidak ingin ikut politisasi bantuan yang seharusnya diberikan.

Selain itu, Febrian mengungkapkan bahwa Indonesia mendorong Venezuela untuk memanfaatkan mekanisme dan organisasi regional dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya.

"Isu Venezuela sudah berkembang menjadi masalah regional karena hiperinflasi mereka itu mendorong warganya angkat kaki dan bermigrasi ke negara-negara lain di Amerika Selatan," jelasnya.

Sejalan dengan salah satu prioritas Indonesia di DK PBB, Indonesia menganjurkan agar organisasi regional digerakkan sebagai responden pertama dari konflik yang terjadi di wilayah.

"Manfaatkan dulu organisasi regional yang ada. Venezuela sendiri tergabung dalam Organization of American States (OAS). Saran kita adalah mereka menggunakan mekanisme regional dulu," kata Febrian.

Febrian mengungkapkan kekecewaannya karena perpecahan di DK PBB justru memperuncing situasi dan tidak membantu meredakan ketegangan yang sudah ada.

Meski dihadapi situasi sulit, menurut Febrian, masih ada peluang bagi DK PBB untuk kembali mengangkat topik terkait krisis Venezuela dan memenuhi mandat mereka dengan berupaya meraih konsensus atas resolusi yang benar-benar bermanfaat.