Sengketa wilayah, Turki-Yunani mendekati konflik bersenjata?

Sejumlah pengamat menilai bahwa Yunani dan Turki semakin dekat dengan konflik bersenjata setelah delineasi Turki atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Libya.

Perjanjian yang diteken pada 27 November dan disahkan pada Kamis (5/12), memetakan koridor air yang membentang di Mediterania timur antara pantai Turki dan Libya, memotong petak yang juga diklaim oleh Yunani.

ZEE memungkinkan negara pemilik hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam termasuk kekayaan mineral.

Menteri Energi Turki Fatih Donmez telah mengumumkan bahwa setelah perjanjian itu diratifikasi oleh kedua belah pihak, kapal-kapal Turki akan mulai mencari minyak dan gas di sana. 

Meski Angkatan Laut Yunani tidak membenarkan atau membantahnya, dua pengamat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa negara itu telah mengirim pasukan AL-nya ke daerah yang disengketakan di tenggara Kreta.

"Jika kapal pengebor Turki muncul, kapal-kapal kami akan mengambil tindakan menentangnya, dan itu dapat mengarah pada konfrontasi bersenjata karena kapal-kapal kami disertai oleh kapal AL. Dan tentu saja pada akhirnya dapat mengarah pada perang," kata seorang veteran senior diplomat yang bicara secara anonimitas.

Guru besar hukum publik internasional Angelos Syrigos menyatakan bahwa pasukan AL Yunani telah dikirim untuk mencegah eksplorasi oleh Turki.

"Tidak akan ada kapal pengebor Turki. Telah dikomunikasikan ke Turki bahwa kami tidak akan menoleransi eksplorasi di wilayah yang dianggap Yunani sebagai ZEE-nya," kata Syrigos, yang juga menjabat sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrasi Baru yang tengah berkuasa.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Yunani Nikos Panayotopoulos kepada Skai News mengatakan pada Kamis, "Kami tengah mempersiapkan seluruh kemungkinan pada semua level."

Namun, Panayotopoulos tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksana Nikos Tsounis menambahkan, "Kami tidak akan menunggu siapa pun datang dan membantu kami. Apa pun yang ingin kami lakukan, akan kami lakukan sendiri."

Pertemuan antara Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan puncak NATO pada Rabu (4/12) disebut tidak menghasilkan terobosan.

Sumber-sumber pemerintah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa diskusi keduanya yang berlangsung secara terbuka tidak mencapai kesepakatan mengenai topik apa pun yang diangkat. Aliran pengungsi dari Turki ke Eropa melalui Yunani turut dibahas dalam perbincangan keduanya.

Yunani dan Turki telah melalui serangkaian langkah untuk membangun kepercayaan sejak 1987, ketika mereka hampir berperang atas eksplorasi hidrokarbon di Aegean, termasuk menghindari latihan militer selama musim turis, membangun sambungan langsung antara ketua kepala staf gabungan dan menteri pertahanan, dan mengundang pejabat dari kedua sisi untuk menyaksikan latihan perang. 

Namun, tidak semua tindakan berjalan lancar. Pada periode 2017-2018, misalnya, saluran telepon langsung antara ketua kepala staf gabungan dilaporkan mati.

Panayotopoulos menekankan bahwa pihaknya meyakini ada ruang bagi kesepakatan selama seluruh pihak bersedia mewujudkannya. "Kami menunjukkan niat baik, tapi saya tidak melihat hal yang sama di pihak Turki."

Dalam perkembangan pada Kamis (6/12), Presiden Siprus Nikos Anastasiadis menuturkan, negaranya akan mengajukan petisi kepada pengadilan internasional di Den Haag untuk mencegah eksplorasi Turki di ZEE Siprus.

Sejak tahun lalu, empat kapal eksplorasi Turki telah mencari minyak dan gas di perairan yang dibatasi oleh Siprus sebagai ZEE-nya dalam serangkaian perjanjian internasional dengan negara-negara tetangga.

Uni Eropa dan AS menyebut eksplorasi Turki di wilayah yang dideklrasikan Siprus sebagai ZEE-nya ilegal dan menyerukan Ankara untuk mengakhirinya.

"Uni Eropa menunjukkan solidaritas penuh terhadap Yunani dan Siprus mengenai tindakan baru-baru ini oleh Turki di Mediterania Timur, termasuk Laut Aegean," kata Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS) dalam sebuah pernyataan pada Rabu (4/12). "Turki perlu menghormati kedaulatan dan hak berdaulat seluruh negara anggota UE."

Israel, yang telah membentuk aliansi energi dengan Siprus, Yunani dan Mesir, dengan beberapa ladang gasnya sedang dikembangkan oleh perusahaan Yunani, juga mengeluarkan pernyataan dukungan di media sosial. 

"Israel menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritas terhadap Yunani soal zona maritimnya dan penentangan atas segala upaya untuk melanggar hak-hak (Yunani)," demikian bunyi pernyataan itu. (Al Jazeera)