Lahirnya Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) berdiri di Surabaya pada 31 Januari 1926 atas gagasan Kiai Hasjim Asj’ari (1875-1947). Organisasi Islam ini berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah, dan berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab dalam Islam. Tokoh-tokoh pendirinya antara lain: Kiai Hasjim Asj’ari, Kiai Abdul Wahab Chasbullah, Kiai Wahid Hasjim, dan Kiai Masjkur.

Pendirian Nahdlatul Ulama (NU) oleh para ulama tradisional bukanlah sekadar reaksi terhadap pembentukan organisasi-organisasi reformis-modernis Islam di Indonesia, dan acumannya terhadap pelbagai praktik yang dianggap tidak Islami oleh kaum reformis-modernis, tetapi dianggap bagian ortodoksi yang telah terbudayakan oleh kaum tradisionalis. 

Lahirnya NU juga berkaitan dengan perkembangan di Hijaz dan “Persoalan Kekhalifahan” yang muncul sesudah Kekhalifahan Ustmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) pada 1924.

Menjelang peristiwa dramatis itu, sebagai para “nakhoda” kaum tua, komunitas ulama tradisional–di antara mereka terdapat salah seorang pendiri dan ketua perdana NU, Kyai Hasjim Asj’ari (1875-1947) telah mendukung Syarif Mekah, Husain bin Ali al-Hasjimi (1853-1931). Husain dianggap sekutu oleh mereka karena sama-sama membancang upaya kaum muda mendapat pengaruh di Haramain dan daerah Hijaz.

Sementara itu, Sjarif Husain membantu para Ulama Jawi menjaga Mekah sebagai wilayah mereka dengan mengadakan pertemuan orang Jawa, Melayu, Minangkabau, dan Palembang yang tinggal di Mekah untuk mewanti-wanti mereka agar tak meniru praktik-praktik kaum muda di Mesir, para ulama lokal asal Asia Tenggara juga menjadi basis dukungan bagi Sjarif Husain dalam menghadapi kemajuan gerakan Wahabi, yang dipimpin Dinasti Saud dari Arab Tengah.

Satu faktor yang menyebabkan membesarnya perseteruan kaum tua dan kaum muda adalah pergeseran kaum muda “dari sikap terbuka dan serba menerima-nya Muhammad Abduh dan Ahmad Dahlan ke kekakuan Rasyid Ridha dan Haji Rasul” (Laffan 2003: 203).

Dalam huru-hara pascaSaudi menguasai Thaif dan Mekah pada Oktober 1924, yang melumat korban jiwa beberapa ulama Jawi –termasuk Mufti Abdallah al-Zawawi, sebagian besar yang masih hidup mengungsi ke Tanah Air dengan kapal-kapal yang disewa otoritas kolonial Belanda untuk mengevakuasi komunitas Hindia di Hijaz.

Menurut Carool Kersten, tatkala kembali ke Nusantara, para ulama yang terusir itu pun aktif dalam Komite Kekhalifahan yang baru dibentuk sesudah serangkaian Kongres al-Islam, yang diadakan oleh Sarekat Islam (SI) dengan tujuan mempersatukan semua golongan muslim Indonesia untuk koordinasi kegiatan. 

Karena terdesak oleh semangat Haji Agus Salim mendukung penguasa Saudi, Abdul-Aziz bin Saud, sebagai calon khalifah, titimangsa Agustus 1925 kelompok tradisionalis dari Jawa Tengah dan Jawa Timur membentuk Komite Hijaz (Kersten 2017: 211). 

Ketika bertemu lagi di kediaman Wahab Chasbullah di Surabaya pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz memutuskan untuk menjadi organisasi permanen, dengan nama baru: Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Hasjim Asj’ari didaulat sebagai pemimpin tertinggi (rais akbar) dan Achmad Dahlan Kebondalem menjadi wakilnya, sedangkan Wahab Chasbullah ditetapkan sebagai sekretaris senior ketiga Dewan Keagamaan (syuriah) organisasi ini (Anam 1985: 68-70).

Nama besar Kyai Hasjim Asj’ari terpaut erat dengan pondok pesantren yang sukses didirikannya pada 1899 di Tebuireng, Jombang –pusat “dunia pesantren” Jawa Timur. Reputasi Wahab Chasbullah berasal dari ilmunya dan kemampuannya berargumen nan tajam. 

Selain kualitas itu, Michael Laffan meneroka kemiripan lain antara Wahab Chasbullah dan pemimpin kaum muda Minangkabau Haji Rasul: keduanya mantan murid Ahmad Khatib di Mekah, penganjur reformasi pendidikan, dan pendukung ijtihad untuk menjamin hukum Islam tetap sejalan dengan kondisi sosial.

Meskipun latar belakang Wahab Chasbullah dari pondok pesantren konvensional dan kepemimpinannya nan tegas membuat dia memiliki pengikut setia, dia juga sosok yang provokatif –dan menggemari mobil dan sepeda motor mentereng.

Sejak kembali dari Mekah pada 1915 dan hingga 1920an, Wahab Chasbullah menjaga hubungan erat dengan SI, kaum komunis Indonesia, dan Soekarno muda, sehingga dia ikut tertungkus-lumus dalam jagat politik di Surabaya. 

Bersama Mas Mansur yang kelak menjadi ulama Muhammadiyah, dia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan (Sekolah Kebangkitan Tanah Air). Pada waktu yang sama, dia tetap aktif di kalangan tradisionalis. 

Selain mendirikan koperasi dagang untuk pedagang muslim di Jombang yang bernama Nahdlatul Tujar (Kebangkitan Pedagang), di mana dia menjadi bendahara, sementara Hasyim Asy’ari menjadi ketua, dia juga berinisiatif membentuk kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar.

Di tengah latar belakang membesarnya permusuhan antara reformis Mekah dan Kairo, Chasbullah menempatkan dirinya sebagai juru bicara utama blok tradisionalis, perdebatannya sendiri yang awalnya bersahabat dengan tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati juga menjadi makin sengit, sementara hubungan bisnisnya dengan Mas Mansur putus tahun 1922.

Di kongres-kongres al-Islam yang diadakan antara 1922 dan 1924, kaum modernis menuduh kaum tradisionalis sebagai pelaku syirik, sedangkan kaum tradisionalis membalas dengan mengecap kaum modernis sebagai kafir –tuduhan biut berdasarkan standar Islam. Sebagai orator kelas wahid, Wahab Chasbullah berperan besar dalam pertengkaran sengit itu.

Dalam suasana periode Perang Dunia I dan II yang panas, “permusuhan antara kelompok tradisionalis dan reformis dalam Islam Indonesia memuncak selama akhir 1920an dan awal 1930an,” ujar Greg Fealy (Fealy 1996: 14).

Akan tetapi, meski ada permusuhan ideologis, NU tetap meniru beberapa praktik kelembagaan dan keorganisasian kaum modernis-reformis, membuat jurnal dan membuka cabang di berbagai bagian Nusantara. Mesti dikatakan bahwa –tinimbang Muhammadiyah –NU tetap lebih fokus di Jawa dan Madura, sementara secara kelembagaan NU juga tetap lebih tidak terorganisasi tinimbang organisasi kemasyarakatan (ormas) modernis.

Dalam iklim antagonistik itulah, lima belas ulama yang merumuskan Khittah NU 1926 memasukkan pernyataan tersurat menganut doktrin-doktrin Ahlussunnah wal-Jama’ah dalam hal kepercayaan dan praktik keagamaan.

Hal ihwal inilah yang menjadi salah satu perbedaan doktrinal penting NU dengan Muhammadiyah, yang –meskipun tak menyangkal menganutnya –tidak secara tersurat mengakui kaidah itu. 

Selain klaim mewakili ortodoksi Sunni dalam wujud mazhab fikih Syafi’i, teologi Asj’ari atau Maturidi, serta tasawuf al-Junaid dan al-Ghazali, NU juga mengakui dimensi budaya dalam Islam tradisionalis Indonesia, atau yang masyhur dengan istilah “Islam Nusantara”.

Kalakian, di atas segalanya, pendirian NU menandai kebangkitan ulama Indonesia. Misi mereka sejak saat itu mulai melampaui peran tradisional yang memberi pengajaran keislaman kepada para santri di pondok pesantren atau memimpin tarekat sufi. Para ulama merumuskan apa yang kemudian disebut sebagai “Islam tradisional”, dengan karakteristik yang berbeda dengan wacana-wacana reformis, yang umumnya disebut “Islam modern”. 

Menginjak usia yang ke-93 tahun, NU tidak hanya merawat tradisi Islam yang telah lama ada, tapi juga menginvensi tradisi ini untuk melestarikan otoritas ulama di tengah komunitas muslim Indonesia era kiwari. 

Selamat berulang tahun, Nahdlatul Ulama!