Manuver KLB Demokrat

Iklim organisasi politik selalu dinamis, antar kepentingan harus diupayakan bertemu dengan situasi yang tidak tetap. Dinamika selisih pandang merupakan hal normatif, sah dan niscaya. Dialektika kepentingan dalam organisasi politik bisa menjadi penanda bahwa roda organisasi sedang berjalan. Dorongan sebagian kalangan internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB), bisa jadi merupakan tanda adanya kehidupan dalam organisasi.

Menghangatnya wacana menggelar KLB oleh sebagian kader Demokrat, tidak ada asap tanpa api, ada relasi kontekstual dengan apa yang baru saja dihadapi oleh Demokrat. Pemilu 2019, dan raihan suara yang tidak menggembirakan. Setidaknya, evaluasi hasil Pemilu yang menempatkan Demokrat sebagai Parpol minoritas, mudah dikaitkan dengan asumsi SBY tidak lagi berdaya ungkit elektoral. 

Untuk itu, meskipun klise dan cenderung terburu-buru Demokrat memerlukan penyegaran struktural pimpinan dalam waktu yang lebih cepat dari seharusnya.

Faktor Sentimentil SBY

Ada kesulitan tersendiri mengagendakan, juga memprovokasi kader lain untuk mendukung KLB Demokrat. Selain karena kepemimpinan SBY sejauh ini dalam kondisi baik-baik saja, Demokrat juga tidak dalam keadaan beralasan segera dilaksanakan KLB. Bahkan, secara psikologis momentum berkabung sepeninggal ibu Kristiani Yudhoyono, faktor sentimentil SBY yang berpotensi menjadi pagar penutup terwujudnya KLB.

Dalam komunikasi politik, momentum turut menentukan keberhasilan pesan, sebaik apapun reputasi tokoh yang mengantar pesan KLB, akan terhalang kuat jika momentum tidak mendukung. Dengan demikian, ganjalan bagi pewacana KLB adalah adanya simpati yang akan terbangun untuk SBY ketika KLB harus dihembus. Dari sudut pandang ini, maka KLB sulit terwujud karena faktor sentimentil akan berpihak pada SBY sebagai Ketua Umum.

Asumsi selanjutnya, jika KLB Demokrat benar-benar berhasil dilaksanakan. Setidaknya ada tiga hal mendasar mengapa isu perpecahan itu mengemuka: Satu. Kegagalan Demokrat memuncaki perolehan suara Pemilu 2019, Dua. Adanya dua kepentingan yang saling berseberang terkait posisi yang harus segera diambil oleh Demokrat menjelang pembentukan pemerintahan 2019-2024, Tiga. Upaya menghentikan klan SBY memimpin Demokrat.

Pertama, pewacana KLB menafsir Demokrat terbukti gagal mempertahankan dominasi raihan suara di Pemilu 2019. Hal ini kemudian dianggap sebagai runtuhnya pengaruh elektoral SBY sebagai ketua umum. Maka KLB bisa saja dijadikan alasan sebagai bagian dari evaluasi hasil Pemilu 2019. Jika dilihat dari fenomena hasil torehan suara Demokrat, bisa dibilang terpuruk karena Demokrat memiliki catatan pemenang di tahun 2009.

Kedua, adanya dua kepentingan di tubuh Demokrat terkait jejak langkah Demokrat pasca-Pemilu. Antara bertahan dengan koalisi Adil Makmur, atau merapat ke Istana. Asumi ini cukup rasional karena waktu yang terbatas, keputusan memilih pihak yang akan dijadikan sandaran harus diambil sebelum pemerintahan terbentuk pada Oktober. Itulah mengapa KLB dihembuskan, karena jika menunggu periode normal, maka bagi penghembus wacana KLB kehilangan momentum.

Ketiga, ada upaya menghentikan langkah politis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disinyalir disiapkan menggantikan Ayahandanya. Tentu dalam politik, hal oligarkis demikian tidak baik bagi sebagian kader Demokrat. Maka salah satu jalan yang ditempuh adalah KLB, dengan harapan taji AHY belum terlalu kuat. Jika mengikuti waktu normal, bukan tidak mungkin AHY semakin gencar lakukan manuver politik ke dalam tubuh Demokrat.

Komunikasi Politik

Nicholas A. Valentino dan Yioryos Nardis (2013) dalam salah satu Jurnalnya berjudul Political Communication: Form and Consequence of the Information Environment, membenarkan jika eksistensi politik terbangun melalui tiga hal: membangun opini publik, menerima feedback dari tiap-tiap reaksi publik, dan mengambil keputusan yang paling menguntungkan dari sisi kepentingan politis berjangka pendek.

Mencermati wacana perpecahan di tubuh Demokrat melalui kacamata Valentino dan Nardis, memungkinkan adanya drama politik dalam tubuh Demokrat, setidaknya Demokrat hendak mengamati dan menganalisa apa yang menjadi perbincangan publik pasca isu perpecahan itu muncul, ketika dominasi pembicaraan publik mendukung adanya KLB, maka KLB menjadi keputusan yang dianggap tepat karena berkaitan dengan dukungan opini publik.

Jika demikian, maka efek domino terhadap masa depan AHY, senada dengan asumsi di atas, ada kemungkinan wacana KLB ini untuk menarik simpati lebih besar agar dukungan berbalik pada AHY, jika berhasil demikian maka penetrasi pewarisan Ketua Umum dari SBY ke AHY bisa mewujud dalam Kongres 2020, dan KLB hanya wacana yang menjadi alat komunikasi politik untuk menghimpun reaksi publik semata.