Menyiapkan angkutan umum pada mudik Lebaran

*Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Ada upaya menambah kapasitas jalan untuk pemudik yang menggunakan Tol Trans Jawa. Ruas tol Brebes Timur hingga Pemalang sepanjang 57,5 km dan ruas Ngawi-Wilangan 49,5 km. Ditambah lagi jalan nasional pantai selatan 1.405 kilometer. Jalur pantura (1.341 kilometer) yang sudah dikenal dan termasuk jalan terpadat lalu lintas juga siap digunakan. Selain masih dalam tahap penyelesaian, misal ruas Pemalang-Batang hingga Semarang (114,2 kilometer), Salatiga-Kartasura (32 km), Kartasura-Sragen-Ngawi (86 km) dan Wilangan-Kertosono (37,51 km), Pandaan-Malang (12,1 km).

Di saat musim mudik lebaran, pemerintah berlomba memamerkan kesiapan infrastruktur transportasi yang bisa dinikmati pemudik. Seolah semua pemudik membawa mobil, jadi disiapkan tanpa cela. Walaupun sebenarnya, kondisi infrastruktur yang dibangun tergesa-gesa biasanya kurang begitu kokoh. Setelah musim lebaran, banyak ruas-ruas jalan tol yang harus diperbaiki lagi. Yang penting saat mudik lebaran bisa digunakan.

Tapi jangan lupa. Sebagian besar pemudik menggunakan transportasi umum, entah pesawat terbang, kapal, bus atau kereta. Setibanya di daerah sering didapati tawaran transportasi umum lanjutan hingga tempat tinggal dengan tarif tinggi. 

Terminal, bandara, pelabuhan secara fisik sudah banyak yang bagus. Di Jateng yang sudah dibenahi Terminal Pemalang, Pekalongan, Bawen, Ir. Soekarno (Klaten), Cilacap dan Tirtonadi (Surakarta). Demikian pula di Jatim ada Terminal Purabaya (Surabaya), Arjosari (Malang), Kertenonegoro (Ngawi), Tuban, Kediri, Tulungagung, Pacitan.

Tetapi sayangnya ketersediaan angkutan umum di daerah yang singgah di terminal, pelabuhan dan bandara masih sangat minim. Ini akibat pemerintah belum peduli keberadaan transportasi umum di daerah. Pembangunan transportasi umum di daerah betul-betul minim sekali.

Andai ada, pasti mahal tarifnya. Hal yang sama juga terjadi di pelabuhan di Indonesia yang tidak dilayani secara rutin angkutan umum. Angkutan pelat hitam yang dikoordinir oknum otoritas pelabuhan atau oknum aparat setempat, minimal ada kerjasama dengan oknum aparat atau otoritas pelabuhan, masih merajalela dengan tarif yang tidak wajar.

Demikian pula di bandara, hanya segelintir bandara yang menerapkan taksi reguler berargometer. Rata rata tarif sesuai keinginan operator yang pasti lebih tinggi dari berargometer.

Bisa jadi sekarang pemerintah mengandalkan transportasi online yang katanya bertarif murah. Di saat musim mudik, pasti tarifnya tidak murah. Karena operator tahu, kebutuhan akan meningkat.

Dampak lainnya, pemudik yang mau bersilaturahmi atau bepergian di kampung halamannya alami kesulitan. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah terpaksa membawa sepeda motor walau perjalanan yang ditempuh hingga di atas 10 jam. Sungguh miris dan mengerikan korban pemudik sepeda motor bergelimpangan di jalan akibat kelelahan terjadi kecelakaan. Belum lagi korban anak yang dibawa motor turut jadi korban kecelakaan. 

Sebenarnya, pada mudik lebaran 2018, pemerintah menyediakan  39.446 unit mudik graris sepeda motor melalui truk, KA, kapal laut dan kapal Ro Ro. Ada peningkatan dibanding tahun lalu, yakni 19.148 unit (kenaikan 106%).

Diprediksi 6,39 juta pemudik menggunakan kendaraan roda dua. Dari kuota mudik gratis sepeda motor, hanya dapat mengakomodir 0,0061% saja. Jauh dari angka 1%. Mudik gratis menggunakan kapal laut, paling tinggi subsidinya, sekitar Rp 1,2 juta per unit sepeda motor. Mudik gratis baik sepeda motor maupun bus umum sebaiknya tidak difokuskan di Pulau Jawa. Mulai dipikirkan untuk musim mudik lebaran tahun berikutnya menyediakan mudik gratis dari Bali ke Jawa dan Jawa ke Sumatera.

Melihat kondisi angkutan umum di daerah yang semakin buruk, sulit rasanya untuk menghimbau pemudik motor untuk beralih menggunakan angkutan umum. Pasalnya, di tempat tujuan, keberadaan angkutan umum tinggal cerita. Angkutan umum sudah punah. Walaupun ada hanya sisa-sisa yang kondisinya sudah tidak memadai lagi. Jangan membayangkan kondisi transportasi umum di daerah seperti di Jakarta dengan KRL dan busway yang nyaman, murah dan berpendingin. 

Di sisi lain, pemerintah menghendaki pemudik menggunakan angkutan umum, tetapi keberadaan angkutan umum di daerah kian memburuk. Angkutan pedesaan menghadapi kepunahan. Angkutan kota dalam provinsi di Jateng tidak lebih dari 30% yang beroperasi dengan armada yang tersisa.

Walaupun janji pemerintah dalam RPJM Nasional 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 akan menyediakan angkutan umum untuk 34 kota se Indonesia. Nyatanya, hingga sekarang belum satupun ada kota selain Jakarta yang memiliki angkutan umum yang memadai.  Realitanya, angkutan pedesaan di Jawa sudah punah. Pemda tidak peduli, karena sepeda motor dianggap sebagai pengganti angkutan umum. Dampaknya, angka kecelakaan makin tinggi. Secara nasional masih bertengger di atas 70%. 

Selama transportasi umum di daerah masih buruk, sulit rasanya pemerintah mengendalikan sepeda motor untuk digunakan mudik. Angka kecelakaan mudik motor masih tinggi. Oleh sebab itu segeralah pemerintah membangun transportasi umum sesuai janjinya dalam RPJMN 2015-2019.