18,9 juta warga nekat mudik, Doni: Bisa berakibat fatal

Sebanyak 18,9 juta warga diperkirakan masih nekat mudik Lebaran 2021. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena sudah bisa dipastikan kasus aktif Covid-19 harian dan angka kematian akan mengalami lonjakan.

Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 akan penuh dan tenaga kesehatan di daerah tujuan mudik kewalahan menangani pasien.

"Akibatnya, mereka (pemudik) yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal. Bisa mengakibatkan kematian, dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu tahun lalu," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam diskusi virtual, Rabu (5/5).

Dia mengingatkan, di daerah tujuan mudik belum tentu ada rumah sakit rujukan Covid-19 dan tenaga kesehatan yang dapat menangani banyak pasien. Pemerintah pusat, kepala daerah, hingga perangkat di tingkat desa/kelurahan perlu mengimbau agar warganya tidak nekat pulang kampung.

"Hari ini kami lelah, lebih baik kami dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain, karena masyarakat yang ingin mudik pun masih ada 7% (18,9 juta), masih nekat. Jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik," pinta Doni.

Dia mengungkapkan, situasi saat ini terkendali meski sudah ada tiga varian baru Covid-19 masuk ke Indonesia. Sebab, kasus aktif di Indonesia sekarang menduduki catatan terendah sepanjang setahun terakhir. 

Namun, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata global. Dia mengaku, khawatir adanya peningkatan kasus aktif Covid-19 seiring dengan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI). 

"Di antaranya mereka tidak sedikit yang diperiksa ternyata positif Covid-19, ini sudah kami buktikan (dengan pemeriksaan di beberapa bandara penerima kepulangan PMI," ucapnya.

Sebelumnya, Doni Monardo menyampaikan ada lima provinsi yang bakal kedatangan PMI terbanyak, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, pangdam dan kapolda setempat diperintahkan mengawal kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri tersebut. "(Mereka harus) berada dalam satu komando, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke Tanah Air," ujar Doni dalam konferensi pers virtual, Senin (5/3).