40% warga DKI kekurangan air bersih, Pemprov anggarkan Rp3 M

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menganggarkan uang sebanyak Rp3 miliar untuk menyuplai air bersih di Ibu Kota. Kebijakan ini dilakukan karena kebutuhan air bersih belum terjangkau di seluruh wilayah Jakarta.

Kepala Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan pihaknya akan menjangkau lokasi yang belum terjangkau oleh PD PAM DKI. Menurutnya, masih ada 40% masyarakat yang masih ambil dari air tanah atau air beli. 

"Dari 40% itu kita rencanakan mereka dapat air bersih. Karena yang engga masuk PAM itu yang kita utamakan karena selama ini PAM belum bisa jangkau kebutuhan air minum DKI, baru sekitar 60%," kata Juaini di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11). 

Juaini menegaskan anggaran senilai Rp3 miliar tersebut nantinya dipergunakan untuk seluruh wilayah Jakarta. Dana itu akan digunakan untuk penguasaan air minum dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Lebih lanjut, Juaini menyebut, distribusi air akan difokuskan ke Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pasalnya, di kedua wilayah itulah kebutuhan air sangat tinggi, namun akses air bersih untuk masyarakat di sana masih minim. Walau begitu, kata dia, pihaknya juga akan mengusahakan air bersih bisa mengalir ke seluruh wilayah DKI.

"Tidak menutup kemungkinan kita menyiapkan di lokasi lain seperti di Timur, tergantung kebutuhan air. Pokoknya di mana kurang air bersih di situlah kita akan suplai," ujar Juaini.

Untuk melancarkan program ini, kata Juaini, Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah kota di tiap wilayah. Tujuannya untuk memetakan daerah mana saja yang benar-benar kekurangan air bersih. 

Distribusi air bersih tersebut, Juaini menambahkan,akan disalurkan melalui depo dan tangki mobil yang berkeliling ke lingkungan masyarakat. Dia memastikan distribusi air akan merata.

"Ya pokoknya di beberapa lokasi yang benar-benar ada laporan kekeringan, kekurangan air bersih, ya di situlah kita masuk," ucap Juaini.