Akademisi ungkap masalah utama pengembangan KSPN

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sehingga ditetapkan sebanyak 88 KSPN  yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

Namun kademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, mengungkapkan masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan KSPN.

"Pada tiga hal utama yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jika masalah itu tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan wisatawan kepada pengelola KSPN pada khususnya dan pemerintah pada umumnya," kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (30/7)  

Terkait dengan aksesbilitas, dia menjelaskan, angkutan KSPN dimulai pada 2020 dengan nilai subsidi Rp43,5 miliar untuk 13 KSPN, 175 kendaraan dan 63 trayek. Tahun berikutnya, anggaran subdisi turun menjadi Rp25,9 miliar untuk 15 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.

Tetapi sayanngnya pada 2020, peran angkutan KSPN terhadap perkembangan KSPN masih rendah. Total penumpang angkutan KSPN hanya 143.059 orang. Atau sekitar 8,28% dari total kapasitas 1,72 juta tempat duduk dan 4,09% dari total target 3,5 juta wisatawan. 

Tetapi pemerintah tetap optimistis dengan programnya. Sehingga pada 2022 dianggarkan Rp25,7 miliar untuk lima KSPN super prioritas dan 10 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek. Karena masih masa pademi, sehingga pemerintah kesulitan untuk mengajak masyarakat berwisata. Belum lagi beberapa kawasan wisata buka tutup, tergantung situasi perkembangan virus Covid-19.

Selama 2022, ada tiga angkutan KSPN yang tertinggi tingkat isiannya, yaitu KSPN Bukittinggi 57,28%, KSPN Tanjung Kelayang 41,02%, dan KSPN Tanjung Lesung 39,69%.

Ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, seperti tingkat isian (load factor) masih rendah karena kurangnya atraksi wisata dan sosialisasi, minimnya koordinasi dan antarlembaga dan masih adanya resistensi angkutan KSPN, kurangnya minta dan animo msyarakat dalam penggunaan angkutan umum untuk berwisata.

"Maka dari itu, perlu evaluasi rute dan evaluasi pola pergerakan wisatawan, perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dinas perhubungan, dinas pariwisata, BPTD dan organda setempat, perlu dilakukan sosialisasi secara masif untuk memplubikasikan angkutan wisata di masing-masing daerah," kata dia lagi.

Hal itu perlu dilakukan. Mengingat, berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Juli 2023), ada peningkatan anggaran 2023 sebesar Rp31 miliar untuk 4 KSPN Super Prioritas dan 7 KSPN. Anggaran sebesar itu untuk melayani 34 trayek dengan 51 armada angkutan. KSPN Danau Toba mendapat anggaran Rp 4,6 miliar dilayani lima trayek dengan lima unit kendaraan, KSPN Bukittinggi Rp1,67 miliar (empat trayek dan empat unit kendaraan), KSPN Tanjung Kelayang Rp2,1 miliar (dua trayek dan empat unit kendaraan), KSPN Tanjung Lesung Rp1,6 miliar (dua trayek dan dua unit kendaraan), KSPN Borobudur Rp6,1 miliar (lima trayek dan 10 unit kendaraan), KSPN Bromo-Tengger-Semeru Rp2,9 miliar (empat trayek dan enam unit kendaraan), KSPN Karst Pacitan Rp1,57 miliar (sati trayek dan dua unit kendaraan), KSPN Kawah Ijen Rp1,75 miliar (dua trayek dan empat unit kendaraan), KSPN Mandalika Rp5,1 miliar (lima trayek dan 10 unit kendaraan), KSPN Likupang Rp1,78 miliar (tiga trayek dan tiga unit kendaraan), dan KSPN Wakatobi Rp750 juta (satu trayek dan satu unit kendaraan).