DPRD minta Gubernur Anies percepat pembaruan e-budgeting

Anggota DPRD DKI dari raksi Gerindra Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercepat pembaruan sistem e-budgeting di DKI Jakarta. Sehingga sistem e-budgeting baru tersebut dapat digunakan tahun depan. 

Sehingga pada tahun 2012, rancangan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat dipergunakan. 
 
"Sebelum penganggaran 2021. Sebab rancangan anggaran untuk 2021 dimulai April 2020. Maka, akhir tahun ini harus diperbaiki," kata Syarif.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memperbarui sistem e-budgeting warisan Jokowi-Ahok, yang saat ini digunakan Pemprov DKI. Anies akan melakukan terobosan dalam sistem baru tersebut. Sehingga memungkinkan masyarakat memberikan komentar.

Menurut Anies, upaya pembaruan e-budgeting ini tidak dilakukan untuk merespons adanya kesalahan penginputan anggaran. Ia mengaku telah lama menyiapkan sistem baru ini, yang rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun nanti.

Soal mundurnya dua pejabat Pemprov DKI setelah ramai pembiacaran pembahasan KUA-PPAS ini, Syarif menilai hal tersebut tidak akan mengganggu pembahasan KUA-PPAS.

"Birokrasi kita andalkan sistem, bukan mengandalkan orang. Ada sedikit keterkejutan ya. Tapi setelah mengundurkan diri ya bisa digantikan orang lain," kata dia.