Anies tersudut: Tak dapat salahkan Bogor, tak bisa lempar ke pemerintah pusat

Banjir di wilayah Ibu Kota akhir pekan lalu dinilai membuktikan Gubernur DKI Jakarta tak mampu menangani persoalan banjir. Banjir yang disebabkan hujan lokal, membuat Anies tak bisa lagi mengelak dengan alasan air kiriman dari Bogor.

“Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian melalui keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Senin (24/2).

Justin menjelaskan, data Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan hujan lebat hanya terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi. Adapun guyuran hujan di daerah Bogor dan Depok hanya terjadi dalam intensitas ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus normal, yaitu siaga empat.

Meski demikian, banjir tetap merendam wilayah Ibu Kota. Bahkan sejumlah titik yang biasanya tak terdampak, seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan, juga terendam dengan ketinggian bervariasi.

"Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat,” katanya.

Politikus PSI ini menilai, Anies justru seharusnya mendukung normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah pusat. Apalagi Pemprov DKI disebutnya minim solusi untuk menangani permasalahan banjir.

"Dari tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. Tiga tahun terbuang percuma,” ujarnya.

Dia menyayangkan hal ini, terlebih Anies memiliki anggaran sangat besar yang bisa digunakan untuk mengatasi banjir. Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD DKI Jakarta mencapai Rp258 triliun.

“Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. Bahkan karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” tutur Justin.

Justin menyebut anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp2,5 triliun. Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.