sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bima Arya usul pembentukan kementerian khusus Jabodetabek

Pemerintah menerbitkan Perpres 60/2020 untuk mengatasi persoalan Jabodetabekpunjur.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Selasa, 28 Jul 2020 21:18 WIB
Bima Arya usul pembentukan kementerian khusus Jabodetabek
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Wali Kota Bogor, Bima Arya, menilai, lingkungan hidup dan transportasi menjadi isu besar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sayangnya, persoalan dalam menghadapinya setiap tahun hanya sebatas koordinasi, kewenangan, dan keuangan.

"Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya," katanya.

Karenanya, diharapkan pembentukan lembaga terkait penanganan Jabodetabekpunjur tak sekadar untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi semata. Namun, kewenangan dan keuangan dikuatkan.

"Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor, Ade Yasin, red) itu bagus sekali, ada borderline economic summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa, tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi," jelasnya, melansir situs web Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

"Untuk itu, Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek," sambung politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Bima pun berharap instansi tersebut tidak bersifat sementara (ad hoc). Pertimbangannya, masalah tidak cukup diselesaikan dengan koordinasi antarpemerintah daerah (pemda) terkait. "Perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga."

Kemudian, harus ada akselerasi daya dukung dan tak mungkin dikerjakan secara temporer. "Karena persoalannya itu fulltime semua," tutupnya.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 untuk menyelesaikan persoalan Jabodetabekpunjur. Salah satu isinya, pembentukan kelembagaan koordinasi pengelolaan dan dilengkapi dengan project management office (PMO).

Sponsored

Dalam struktur organisasinya, Kepala Badan Pertanahanan Nasional (BPN) akan ditunjuk sebagai ketua dan wakil dijabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lalu, gubernur Jawa Barat (Jabar), DKI Jakartam dan Banten selaku penanggung jawab wilayah.

Berita Lainnya