Pemda diminta melakukan diversifikasi aktivitas ekonomi

Perekonomian daerah di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Ini terlihat dari sebagian daerah masih bergantung pada sektor ekstraktif. Untuk mengatasi masalah itu, perlu mentransformasi ekonomi yang hanya berfokus pada satu sektor untuk lebih terdiversifikasi. Tujuannya, agar suatu daerah tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi pada banyak sektor. 

Staf Khusus Menterin Koordinator Bidang Perekonomian Reza Y Siregar mengatakan, diversifikasi ekonomi sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah ke depan serta menjadi bagian reformasi struktural.

Reza menyebut ada enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Yakni SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN.

Diversifikasi ekonomi berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Daerah yang perekonomiannya lebih terdiversifikasi, seperti Jawa dan Sulawesi, relatif tumbuh stabil sebelum era pandemi dan pulih lebih cepat pada kuartal II-2021. 

Sedangkan untuk kawasan yang perekonomiannya sangat bergantung pada komoditas dari sektor pertambangan, seperti Kalimantan dan Papua-Maluku, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih fluktuatif dan fragile dibandingkan dengan kawasan lainnya. Sektor pertambangan ini telah berkontribusi sekitar 1/3 dari pembentukan PDRB di Kalimantan dan Papua-Maluku.

"Hal yang sama juga terjadi pada Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Di mana provinsi ini mengalami kontraksi paling dalam akibat adanya pandemi Covid-19. Sektor pariwisata ini telah berkontribusi 1/2 dari PDRB di Bali," jelas Reza dalam webinar nasional Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (18/11).

Di samping itu, isu ketenagakerjaan menjadi tantangan diversifikasi. Misalnya, sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dan jasa yang memiliki produktivitas rendah belum memberikan nilai tambah dan imbal hasil yang tinggi.

"Mayoritas pekerja yang bekerja di sektor informal yang merupakan pekerja berkategori rentan terhadap shock seperti pandemi saat ini. Selain itu, para pekerja tersebut juga masih berpendidikan rendah, dimana sebanyak 35 juta pekerja lulusan SD/tidak pernah atau tidak tamat sekolah," lanjutnya dalam daring. 

Sementara itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu provinsi yang ekonominya bergantung kepada hasil tambang, kini menjadi provinsi yang makmur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Berdasarkan data dari Article 33 Indonesia, NTB memiliki delapan sektor kunci ekonomi, di antaranya angkutan udara (70%), konstruksi (47%), ketenagalistrikan (26%), industri kayu (80%), industri makanan dan minuman (60%). Hal ini selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Pemda NTB untuk arah kebijakan ke depan. 

Sementara Asisten III Setda NTB Nurhandini E mengungkapkan, ada tiga sektor potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh di NTB, yaitu sektor industri, pariwisata, dan ketahanan pangan. 

"NTB serius menggarap sektor pariwisata menjadi unggulan di masa depan karena perkembangan tersebut akan membawa efek keterkaitan terhadap sektor lain di NTB," jelasnya.

Industri unggulan dari NTB lainnya adalah industri jasa, industri kriya, dan industri penyediaan makanan minuman
Pemerintah NTB sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah untuk lepas dari tambang. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 NTB yang menetapkan pengembangan lima kawasan strategis di NTB, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tam, Global Hub Bandar Kayangan, Kawasan Smelter serta Industri Turunannya, dan Kawasan Sangiang-Komodo-Sape (La Sakosa).