Demokrasi Indonesia dalam kategori cacat, karena oligarki?

Rilis indeks demokrasi 2019 yang dilansir The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia pada kategori "flawed" alias cacat, dikutip Kamis (23/1).

Indonesia bercokol di ranking 64 dari 167 negara dengan skor 6.48. Posisi tersebut menempatkan Indonesia tertinggal dari negara serumpun Malaysia di urutan 43 dengan skor 7,16.

Sementara Norwegia (9.87), Irlandia (9.58), Swedia (9.58), Selandia Baru (9.39) dan Finlandia (9.25) berada di lima teratas memuncaki indeks tahunan EIU bertajuk "Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest" tersebut.

Menanggapi Indeks Demokrasi yang dirilis EIU tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai memang ada indikator yang mengarah ke angka tersebut.

"Indikatornya pertama, civil liberty (kebebasan sipil) yang terancam. Misalnya sejumlah kasus kebebasan yang bermasalah seperti sikap represif terhadap pedemo, kasus pembubaran acara nonton film, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan lainnya," ujarnya dihubungi Alinea.id, Kamis (23/1).

Kedua, sambung dosen FISIP UNI ini, political right (hak politik) seperti munculnya fenomena intoleransi terhadap  kelompok tertentu yang berbeda secara agama dan etnis dengan sebutan 'kafir'. 

"Bahkan dihalang-halangi untuk menjadi pejabat publik. Dua indikator itu masih kerap terjadi di Indonesia. Wajar kalau indeks demokrasi turun," ungkapnya.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, indeks demokrasi Indonesia ke depan bergantung perilaku elite. 

"Kalau abai terhadap persoalan kebebasan sipil, hak politik warga, dan masih subur oligarki parpol dan politik dinasti, tentu demokrasi kita tak bakal maju, stagnan masih bagus, bahkan cenderung mundur," tutupnya.

Tren penurunan demokrasi Indonesia memang sudah terjadi sejak tahun 2015 di angka 7,03, berlanjut 2016 menurun ke angka 6,97, hingga 2017 dan 2018 di angka 6,39.

Diketahui, Indeks demokrasi 2019 yang dilansir The Economist Intelligence Unit (EIU) didasarkan pada sejumlah kategori: proses pemilihan, pluralisme, berfungsinya pemerintahan, politik, partisipasi publik, budaya politik, dan kebebasan sipil.