sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Demokrat: Pansus untuk membongkar akar masalah Jiwasraya

Adanya Pansus, bisa membantu membuka dengan sangat komprehensif peristiwa yang sesungguhnya.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 20 Jan 2020 11:13 WIB
Demokrat: Pansus untuk membongkar akar masalah Jiwasraya

Partai Demokrat menyebutkan tetap mendorong agar kasus Jiwasraya diselesaikan dengan bantuan Pansus.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, pihaknya tetap mendorong agar kasus Jiwasraya diselesaikan dengan bantuan Pansus. Kasus Jiwasraya ini, bukan lagi hanya sekadar masalah hilangnya uang masyarakat.

"Jiwasraya ini sekarang bukan lagi sekadar hilangnya uang nasabah. Tetapi sudah menjadi masalah politik," kata Ferdinand saat dihubungi Alinea.id, Senin (20/1).

Pansus adalah jalan alternatif untuk ditempuh, bersamaan dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pansus sangat penting guna membongkar sedalam-dalamnya akar masalah Jiwasraya.

Semua dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui siapa yang bermain. Adanya Pansus, bisa membantu membuka dengan sangat komprehensif peristiwa yang sesungguhnya. Misalnya alasan mengapa Jiwasraya ambruk dan mengapa uang Jiwasraya bisa dirampok dengan mudah oleh pelaku.

"Di sinilah pentingnya Pansus. Jadi jangan dianggap Pansus itu akan mengganggu hal yang lain. Apa yang mau diganggu? Penegakkan hukum yang dilaksanakan terganggu? Tidak akan," tegasnya.

Pansus juga tidak akan pernah mengganggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian BUMN. Justru Pansus akan membuka peristiwa dan membantu masyarakat.

Nantinya Pansus akan mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab memikirkan dan mengganti kerugian masyarakat. Bahkan, kata Ferdinand, diperlukan juga angket agar DPR bisa melakukan penyelidikan semua hal yang terjadi di perusahan pelat merah tersebut.

Sponsored

"Kalau ada yang menolak Pansus ini untuk dibentuk, Kami pikir ini upaya untuk melindungi hal-hal tertentu. Pansus ini akan membuka sejelas-jelasnya. Kalau pemerintah tidak berani, maka pemerintah juga kita simpulkan telah menutup-nutupi kasus ini sehingga mereka takut mendukung Pansus atau angket ini," ucap Ferdinand.

Ferdinand juga angkat bicara mengenai tiduhan-tuduhan terhadap Partai Demokrat yang disebut bertanggung jawab akan kasus ini. Demokrat tidak akan pernah mau mendorong Pansus dan angket jika bertanggung jawab pada kasus ini.

"Kalau kami pelakunya, maka kami tidak akan berani meminta dibongkar. Kan tidak demikian. Maka kami Partai Demokrat meminta ini dibuka seterbuka-bukanya," sambungnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga menolak pembentukan Pansus Jiwasraya yang digaungkan Demokrat dan PKS.

Arya menilai keberadaan Pansus akan menghambat kerja Kementerian. Langkah-langkah yang diambil Kementerian BUMN, akan semakin alot untuk menyelesaikan kasus ini

"Saya tidak katakan menghalangi, tapi effort kita lebih besar," kata dia.

Diakui Arya, pihaknya lebih menyetujui Panitia Kerja (Panja). Hal itu dikarenakan tidak akan mengganggu pekerjaan Kementerian BUMN.

Berita Lainnya