Dianggap tagut, terorisme sasar Mabes Polri

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, menilai, teror di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (31/3), dilakukan lantaran pelaku menganggap polisi tagut.

"Karena polisi dianggap toghut," ujarnya kepada Alinea.id, beberapa saat lalu. "Mereka brutal karena ada hal yang menjadi harapan mereka tak didapatkan. Itu bisa macam-macam."

Menurutnya, teror tersebut pun bisa dilatarbelakangi oleh penangkapan belasan terduga teroris oleh Densus 88 Polri, beberapa hari terakhir, pascabom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Probabilitasnya bisa demikian, tapi kita juga jangan terburu buru simpulkan," jelas Nuning, sapaannya.

"Dalam menganalisa kejadian terorisme, kita harus holistik. Jadi, probabilitas bisa saja ada hubungan atau tidak sama sekali dengan penangkapan teroris secara massal di Sulsel," imbuhnya.

Dia menerangkan, insiden bom bunuh diri di Katedral Makassar tentu sinyal kelompok teror ingin menunjukkan eksistensinya. Karenanya, aparat keamanan harus mengenali embrio dan masalah dasar (core problem) kaum teroris jika ingin menumpasnya.

"Berbagai hal (embrio dan masalah dasar) bukan hanya masalah ideologi, ekonomi saja, tapi bisa politik, sosial budaya," katanya.

Secara akademis, Nuning melanjutkan, militer di seluruh dunia juga bertugas menghadapi terorisme. Namun, implikasi penanggulangannya oleh tentara dan polisi berbeda perspektif hukumnya mengingat terorisme bisa menjadi kejahatan terhadap negara atau kejahatan terhadap publik.

"Penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik sehingga cenderung ditangani Polri semata. Jika terorisme mengancam keselamatan presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI," paparnya.

Di sisi lain, dia berpendapat, jenis senjata dan bom yang digunakan teroris masih tergolong konvensional. Dengan demikian, masih menjadi kewenangan Polri.

"Tetapi jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction), seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI," tuturnya.

Menurutnya, rezim kedaulatan suatu negara juga berimplikasi kepada kewenangan penegakan hukum selain subyek ancaman teror dan jenis senjata. Apabila teror dilakukan di wilayah kedaulatan penuh Indonesia, Polri dan TNI bisa bersama-sama menanggulangi.

TNI baru menanggulangi aksi teror jika rezimnya adalah hak berdaulat. "Ini penting untuk diketahui sehingga kedudukan siapa yang menangani dapat diterapkan dengan tepat," tandas Nuning.

Petugas pengamanan di Mabes Polri menembak seseorang yang tidak dikenal (OTK). Dia pun jatuh dan tersungkur. Belum diketahui hingga kini siapa orang yang ditembak tersebut, apakah terduga teroris atau pihak lain.

Pantauan Alinea.id di lokasi kejadian, sekitar pukul 16.35 WIB tadi, terdengar beberapa kali suara tembakan di Mabes Polri. Lokasi penembakan dekat kantor utama Kapolri.

Orang tak dikenal atau OTK itu terlihat menggunakan pakaian hitam. Saat ini, dilakukan sterilisasi di Mabes Polri. Petugas keamanan terlihat menggunakan senjata laras panjang lengkap dengan pakaian antipeluru.

Sementara itu, kendaraan taktis (rantis) barakuda dan tim penjinak bom mulai memasuki markas "Korps Bhayangkara.

Belum diketahui apakah peristiwa tersebut terkait dengan serangkaian penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah. Penggerebekan dilakukan pascateror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, yang diduga dilakukan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).