Diincar China, ini potensi kekayaan ikan di Natuna

Kabupaten Natuna memiliki luas laut mencapai 99 persen dari total luas wilayahnya dengan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tak heran bila kapal-kapal nelayan China seliweran di perairan tersebut. 

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 2019 mencatat Kabupaten Natuna telah memproduksi perikanan tangkap sebanyak 87.248,25 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp1.752.206.424.

"Pendapatan sebesar ini seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Natuna, khususnya nelayan. Kehidupan sosial-ekonomi mereka hendaknya mengelami peningkatan secara siginifikan," kata Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA, dihubungi Senin (6/1).

Parid menambahkan, potensi sumberdaya ikan laut Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 sebesar 504.212,85 ton per tahun.

"Atau sekitar hampir 50% dari potensi Wilayah Perikanan Natuna (WPP) 711 dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (80% dari potensi lestari) mencapai 403.370 ton," jelasnya. 

Potensi ikan pelagis, sambung dia, mencapai 327.976 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 262.380,8 ton/tahun (80% dari potensi lestari), dan potensi ikan demersal di Kabupaten Natuna mencapai 159.700 ton/tahun.

"Dengan Potensi sumberdaya perikanan ini, seharusnya pemerintah mendorong pembangunan kapasitas nelayan di Kabupaten Natuna untuk melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan," ujarnya. 

Kiara juga mencatat jumlah nelayan di Kabupaten Natuna sebanyak 7.066 keluarga nelayan yang sangat tergantung kepada sumberdaya perikanan tahun 2019. 

Untuk itu, dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan, pihaknya mendorong pembangunan penangkapan ikan berbasis masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya. 

"Pemerintah juga harus membangun industri perikanan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan hulu dengan hilir rantai nilai perikanan. jika hal tersebut telah dibangun, pemerintah dinilai berhasil membangun perekonomian yang berkelanjutan dan keamanan serta kedaulatan Indonesia di pulau kecil terluar," terangnya.

Menurut Parid, tak akan ada keamanan dan kedaulatan, jika pembangunan sumberdaya perikanan di Kabupaten Natuna tidak berbasis masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya perikanan. 

"Apalagi jika sumberdaya perikanan diserahkan kepada pihak asing," tutupnya.