Disnakertrans DKI belum libatkan TNI-Polri awasi PSBB

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya belum melibatkan TNI-Polri untuk melakukan pengamanan dan pengawasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Jakarta.

Alasannya, pengawasan terhadap usaha perkantoran di Jakarta dinilai berjalan kondusif dan belum ditemukan adanya perlawanan.

"Selama itu tidak ada perlawanan, semua berjalan kondusif, cukup anggota kita saja yang melakukan itu," kata Andri Yansyah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (14/9).

Andri menjelaskan, keterlibatan TNI-Polri nantinya sangat dibutuhkan, terutama jika perusahaan terus membandel dan melakukan perlawanan atau hambatan dengan menganggu jalannya pengawasan.  

"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kita mendapati perusahan atau kantor yang apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kita melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," ujar dia. 

Andri mengklaim, selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan di Jakarta berjalan kondusif karena diawali dengan sosialisasi, terutama terhadap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Apabila ada ketentuan yang baru kita selalu lakukan sosialisasi. Baik dari Kadin atau Apindo yang diteruskan kepada asosiasi di bawahnya, sehingga dia paham akan tugas dan fungsinya untuk melakukan protokol kesehatan," kata dia.

Andri mengaku sejauh ini pihaknya tidak memiliki hambatan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

"Jadi, masih internal kita saja bisa melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan di lapangan," ucapnya.