Gubernur Banten minta pengerjaan PSN dipercepat

Gubernur Banten, Wahidin Halim, ingin pengerjaan 13 proyek strategis nasional (PSN) di wilayahnya dipercepat. Dalihnya, masyarakat bisa segera merasakan dampak positifnya.

"Saya tidak bermaksud mengambil alih persoalan. Hanya memberikan rekomendasi bagaimana PSN yang ada di Provinsi Banten ini bisa didorong lebih cepat proses pekerjaannya," ucapnya saat memimpin Rapat Progres PSN di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (17/1).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Di dalamnya mencakup 223 proyek.

Sebanyak 13 di antaranya, beririsan dengan Banten. Ditargetkan rampung pada 2022. Seluruh proyek itu adalah jalan tol Serang-Panimbang (83,6 kilometer), Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 kilometer), Kunciran-Serpong (11,2 kilometer), Serpong-Cinere (10,1 kilometer), dan Serpong-Balaraja (30 kilometer); kereta Bandara Soekarno Hatta-Sudirman; Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tangerang; tanggul laut Pantai Utara (Pantura) Banten; Bendungan Sindang Heula dan Karian; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung; serta Kawasan Industri Wilmar Serang.

WH, panggilannya, mengingatkan, PSN merupakan kewajiban yang mesti dilakukan. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan demi kepentingan publik.

"Pemprov terus melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan setiap pekerjaan PSN. Evaluasi bersama dilakukan dengan bupati/wali kota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan serta membahas solusinya bagaimana. Agar progresnya semakin baik," tuturnya.

Rapat turut membahas progres proyek yang sedang dikerjakan. Seperti Bendungan Sindang Heula kini dalam tahap penggenangan. Siap diresmikan April 2020.

Terkait kendala pembebasan lahan yang dihadapi satuan kerja (satker), dirinya merekomendasi tim terkait menyangkut administrasi dan pendekatan kepada masyarakat. Termasuk koordinasi dengan kementerian dan lembaga vertikal yang bersangkut paut.