Gunakan pendekatan kemanusiaan pada konflik di Nduga

Aksi brutal yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga Papua, tengah menjadi perhatian pemerintah. Lantaran banyak memakan korban jiwa dan juga mengganggu proses pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Tak ayal hal ini, memicu konflik antara pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata yang diduga disponsori oleh Gerakan Operasi Papua Merdeka.

Hal ini menjadi kekhawatiran oleh sebagian pegiat kemanusiaan. Di mana konflik ini dapat meluas ke masyarakat dan menyeret warga lokal di sana.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komasioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Hak Asasi Manusia Beka Hulung Habsarah, menyarankan, agar pemerintah menggunakan cara-cara kemanusiaan seperti halnya yang dilakukan Gus Dur saat menjadi presiden.

Saat itu, Gus Dur lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan historis dari pada menggunakan pendekatan politik.

"Dulu Gus Dur itu, menggunakan dialog kemanusiaan dan pendekatan historis dengan para masyarakat dan tokoh di Papua. Apa yang dilakukan Gus Dur melakuan pelurusan sejarah terhadap sejarah Papua. Hingga akhirnya sejarah Papua diakui sebagai bagian dari sejarah Indonesia, setelah itu, baru masuk ke dialog soal politik, ekonomi dan sosial," paparnya kepada Alinea.id, Kamis (12/6).

Selain itu, ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk mempelajari penyebab kelompok KKB melakuan penyerangan. Hal itu terjadi bukan hanya dikarenakan masalah eksistensi Operasi Papua Merdeka, melainkan dikarenakan adanya politik lokal yang bergejolak. "Bisa jadi ini soal motif ekonomi atau politik lokal,"paparnya.

Tetapi sayangnya, Beka melihat pemerintah cenderung menyimpulkan masalah ini dari sudut pandang politik dan ekonomi. Tanpa mengindahkan sisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Papua.

"Akhir-akhir ini kita selalu berfikir soal ekonomi dan politik belaka, padahal ada yang lebih penting. Apa itu? Yaitu, harkat dan martabat kemanusiaan mereka yang kadang kita lupa. Justru Gus Dur berbeda pandangannya, dia bisa melihat ada persoalan kemanusiaan," paparnya.

Itulah sebabnya, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan. Salah satunya dengan menjalin relasi ke masyarakat dan tokoh adat di  Nduga dan Papua, agar bibit konflik bisa ditekan.