sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Haris Hasanuddin divonis 2 tahun penjara

Terdakwa kasus suap pengisian jabatan Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin divonis dua tahun penjara.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 07 Agst 2019 19:39 WIB
Haris Hasanuddin divonis 2 tahun penjara
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Terdakwa kasus suap pengisian jabatan Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin divonis dua tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan ini jauh lebih rendah dari permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya selama tiga tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Haris Hasanuddin lenjara 2 tahun dengan denda 150 juta subsider 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Hartopo, saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Dalam pertimbangannya, hal yang meringakan Haris ialah berprilaku sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarag, dan berterus terang dan menyesali perbuatannya. Sedangkan hal yang memberatkan bahwa Haris tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, Hartopo juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Haris, dikurangi dengan keputusan hukuman. "Dan memerintahkan agar terdakwa Haris Hasanuddin tetap berada di dalam tahanan," ujar Hartopo.

Sponsored

Haris dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di tempat yang sama, Haris Hasanuddin menyatakan telah menerima keputan tersebut. Dia mengaku tidak akan mengajukan banding. "Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, saya menerima putusan yang mulia," kata Haris.

Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan mempertimbangkan langkah hukum ke depan terkait putusan Haris. "Terima kasih yang mulia, kami masih pikir-pikir," ujar JPU KPK.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya

Catatan Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 01 Mar 2021 15:41 WIB

Jokowi Presiden, wajar disambut massa

Minggu, 28 Feb 2021 09:17 WIB

Rekomendasi drakor terbaru di Viu

Senin, 01 Mar 2021 20:39 WIB