Ibu kota pindah, Mabes Polri tidak boyong semua satker

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) berdampak pada pemindahan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Wakapolri Komjen Pol Ari Dono menjelaskan, Mabes Polri turut dipindahkan ke Kaltim.

Namun demikian, tidak semua satuan kerja (satker) diboyong. Sampai saat ini Polri masih memilah satker mana yang akan dipindahkan. “Kami sudah rapat untuk pemindahan satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan masih di sini,” kata Ari Dono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa (27/8).

Menurut Ari Dono, satker yang akan dipindahkan adalah satker terkait strategi dan kebijakan. Namun untuk pelayanan masyarakat menurutnya akan tetap sama berada di Jakarta.

“Iya Mabes Polri, pemerintahan pusat kegiatan administrasi kepolisian tentunya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana,” tutur Ari Dono.

Ia berpendapat pemindahan ibu kota akan membantu mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta. Meskipun sejumlah cara mengurangi kemacetan, namun pemindahan ibu kota menjadi cara lain mengurangi tingkat kemacetan tersebut.

Seperti diketahui kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dua kabupaten tersebut dianggap paling ideal dijadikan ibu kota baru menggantikan Jakarta.
 

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) berdampak pada pemindahan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Wakapolri Komjen Pol Ari Dono menjelaskan, Mabes Polri turut dipindahkan ke Kaltim.

Namun demikian, tidak semua satuan kerja (satker) diboyong. Sampai saat ini Polri masih memilah satker mana yang akan dipindahkan. “Kami sudah rapat untuk pemindahan satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan masih di sini,” kata Ari Dono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa (27/8).

Menurut Ari Dono, satker yang akan dipindahkan adalah satker terkait strategi dan kebijakan. Namun untuk pelayanan masyarakat menurutnya akan tetap sama berada di Jakarta.

“Iya Mabes Polri, pemerintahan pusat kegiatan administrasi kepolisian tentunya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana,” tutur Ari Dono.

Ia berpendapat pemindahan ibu kota akan membantu mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta. Meskipun sejumlah cara mengurangi kemacetan, namun pemindahan ibu kota menjadi cara lain mengurangi tingkat kemacetan tersebut.

Seperti diketahui kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dua kabupaten tersebut dianggap paling ideal dijadikan ibu kota baru menggantikan Jakarta.