Imbas Covid-19, sekolah terancam gulung tikar

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan dan membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok.

Untuk itu JPPI meminta pemerintah untuk menyelamatkan sektor pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19.

"Dana darurat sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menyasar banyak bidang itu, ternyata tidak untuk menyelamatkan sektor pendidikan sama sekali. Bahkan, dana pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag dikurangi dan direalokasikan untuk sektor lain," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Akibatnya, lanjut dia, ancaman di sektor pendidikan kian nyata di depan mata. Beberapa ancaman di sektor pendidikan, yakni ancaman putus sekolah, sekolah gulung tikar, hingga ancaman depresi massal.

"Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan," paparnya.

JPPI kemudian memberikan beberapa rekomendasi pada pemerintah, di antaranya: Reformulasi kurikulum darurat, mempercepat birokrasi pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menambah anggaran pendidikan, memberikan bansos untuk guru honorer, dan tingkatkan kompetensi guru.

"Pemerintah harus membuat pedoman dan kurikulum pembelajaran saat pandemi. Ini penting supaya belajar tetap dapat dilakukan dengan menyenangkan, tidak membuat anak stres, dan ada capaian target-target yang terukur. Misalnya, kalau situasi normal sekolah biasa ada target harian, nah di saat darurat, target-targetnya bisa dirancang model mingguan, bahkan bulanan," terang dia.

Ubaid juga meminta agar pemerintah tidak mengalokasikan honor guru honorer dari dana BOS, apalagi masih ada dana BOS yang belum cair.

"Ini akan mengurangi biaya operasional untuk menunjang proses pembelajaran. Harusnya, ada skema bansos khusus untuk guru honorer. Mereka termasuk orang yang paling terdampak dalam institusi pendidikan," imbuh Ubaid.

Sebelumnya, survei Kemendikbud menyebut sekitar 56% sekolah swasta di Tanah Air kesulitan akibat pandemi Covid-19. Mereka meminta agar pemerintah membantu operasional sekolah tersebut.

"Survei yang kami lakukan, sekitar 56% sekolah swasta yang ada minta agar pemerintah membantu pada masa krisis ini," ujar Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad di Jakarta, Rabu (29/4).

Tak hanya itu, hasil survei Kemendikbud itu juga menyebutkan sekitar 60% siswa sekolah negeri dan swasta meminta agar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dibayar 50%. 

Orang tua siswa rata-rata mengalami kendala keuangan yang berkorelasi dengan kemampuan dalam membayar SPP. Sementara operasional sekolah swasta, sebagian besar masih mengandalkan SPP yang berasal dari siswa. (Ant)