close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Sejumlah calon penumpang bersiap naik ke bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4)/Foto Antara/Fakhri Hermansyah.
icon caption
Sejumlah calon penumpang bersiap naik ke bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4)/Foto Antara/Fakhri Hermansyah.
Nasional
Rabu, 22 April 2020 16:10

Jangan coba-coba nekat mudik ke Kota Serang

Pemkot Serang ancam pulangkan warga yang nekat mudik.
swipe

Pemerintah Kota Serang, Banten, akan memulangkan pemudik yang nekat masuk wilayah setempat sebagai tindaklanjut larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya juga akan mengikuti aturan (larangan mudik) dari atas (pusat), baik dari luar masuk ke sini atau dari sini keluar. Kalau sudah larangan pasti akan saya pulangkan (pemudik)," kata Wali Kota Syafrudin saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).

Untuk mencegah keluar masuk pemudik, pihaknya akan memperketat setiap pos check point di wilayah perbatasan.

Di Kota Serang, ada sebanyak 8 lokasi check point, di antaranya, gerbang tol Serang Timur, gerbang tol Serang Barat, Parung, Boru, Sempu depan Mako Brimob, Kepandean dan Sawah Luhur.

"Saya kira cukup 8 check point diperbatasan gak perlu ditambah," katanya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Serang itu mengaku akan segera membuat surat edaran (SE) kepada masyarakat terkait larangan mudik, sebagaimana telah dikeluarkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Serang.

"Kalau pemkot melakukan tindakan tegas, terutama wilayah ASN, yah itu kami sudah membuat edaran tidak boleh," tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan larangan mudik lebaran 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

"Pada hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu saya minta persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara online, Selasa (22/4).

Presiden sebelumnya hanya menekankan larangan mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Keputusan terbaru ini diambil berdasarkan hasil survei dari Kemenhub.

"Dari hasil survei Kemenhub yang tidak mudik 68%, yang tetap mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24% tadi," jelas Jokowi. 

Pertimbangan lainnya adalah, pemerintah sudah mulai mendistribusikan bantuan sosial ke masyarakat. Insentif ini seharusnya bisa mencegah masyarakat untuk mudik.

"Minggu ini Bansos tunai sudah dikerjakan, dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan," pungkas Jokowi.

img
Khaerul Anwar
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan