sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jika memiliki hati nurani, DPRD DKI harus hentikan kunker

Penghentian kunker sementara DPRD DKI untuk kebaikan bersama agar virus tidak terus menyebar.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Senin, 14 Sep 2020 16:53 WIB
Jika memiliki hati nurani, DPRD DKI harus hentikan kunker

Pimpinan DPRD DKI diminta membatalkan semua kunjungan kerja (kunker) selama pandemi Covid-19. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran coronavirus terhadap anggota dewan di Kebon Sirih maupun orang lain.

Jadwal kunker sudah diatur dan ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Namun, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI, Mohamad Ongen Sangaji, sangat bisa untuk dibatalkan. 

"Makanya, saya minta pimpinan dewan ambil sikap batalkan kunker hingga akhir tahun ini," kata Ongen dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9).  

Ongen menyatakan, penghentian kunker dewan di Kebon Sirih hingga akhir tahun untuk kebaikan bersama agar virus tidak terus menyebar. Jika memang 106 anggota DPRD DKI tetap ngotot ingin kunker, menurut dia, sama saja tidak memiliki hati nurani sebagai wakil rakyat dengan kondisi saat ini.

"Warga Jakarta dilarang keluar. Tetapi, dewannya asik kunker menggunakan APBD," ucap dia.

Dia mengungkapkan, sebagai wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab terhadap warga ibu kota. Artinya, menurut Ongen, masalah ini jangan ditimpakan semua ke Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Apalagi Jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Hentikan kunker lah, saya rasa pimpinan DPRD DKI miliki nurani agar batalkan sementara kunker sampai akhir 2020," pintanya.

Ongen mengingatkan hingga 13 September 2020, total pasien positif Covid-19 di Jakarta secara keseluruhan sebanyak 53.761 orang. Dari angka itu, 12.174 pasien positif masih dirawat atau isolasi, 1.404 meninggal, dan 40.183 orang dinyatakan sembuh. 

Sponsored

Kemudian, penambahan kasus positif Covid-19 baru di Jakarta tembus lebih dari seribu belakangan ini. Rinciannya antara lain 1.245 kasus (6 September), 1.105 kasus (7 September), 1.015 kasus (8 September), 1.026 kasus (9 September), 1.450 kasus (10 September), dan 1.034 kasus (11 September).  

"Lebih baik, uang kunker direalokasi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Daripada untuk kunker hanya bebani keuangan Pemprov DKI. Mubazir juga," ucap dia.

Seperti diketahui, anggaran kunker DPRD DKI dalam APBD DKI 2020, untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai mencapai Rp82,9 miliar.

Berita Lainnya
×
tekid