sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kerugian korban gempa tsunami Sulawesi Tengah diproyeksi Rp15 triliun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menaksir kerugian yang diakibatkan oleh gempa, tsunami dan likuifaksi mencapai Rp15,29 trilliun

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Jumat, 26 Okt 2018 22:02 WIB
Kerugian korban gempa tsunami Sulawesi Tengah diproyeksi Rp15 triliun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menaksir kerugian yang diakibatkan oleh gempa, tsunami dan likuifaksi mencapai Rp15,29 trilliun. Total angka kerugian ini merupakan akumulasi dari kerugian tersebar di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Mouton, Sulawesi Tengah.

“Dari empat kabupaten kota memang paling banyak adalah di Palu yaitu 50%, Rp7,6 triliun. Di Donggala kerugian Rp2,1 trilliun atau 13,8%. Sedangkan di Sigi Rp4,9 trilliun atau 32,1%. Sedangkan di Parigi Mouton Rp631 miliar atau 4,1%,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (26/10).

Sutopo menerangkan, kerugian terbesar yang dialami oleh Kota Palu disebabkan karena Palu memiliki aset-aset ekonomi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Sehingga, wajar jika Palu mesti menanggung kerugian paling besar.

Namun, jelas Sutopo, pemerintah akan segera memperbaiki situasi kerugian ini melalui masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Oleh karena itu, kita memerlukan waktu untuk membangun lagi yang lebih baik. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Palu. Tentu dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dimana pemerintah pusat akan mengguyurkan triliunan rupiah, pasti pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” imbuh Sutopo.

Sementara itu, pemerintah juga masih belum bisa menaksir total jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenca ini. Namun, dana bantuan luar negeri yang sudah ditampung oleh rekening BNPB sudah mencapai angka Rp25 miliar, baik dari negara maupun per orangan.

Pemerintah Indonesia juga mendapat tawaran bantuan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia. Namun, pemerintah masih terus melakukan pengkajian terhadap tawaran ini.

“Jadi dari bank dunia, IMF, IDB itu sifatnya masih tawaran kepada pemerintah Indonesia. Tawaran pinjaman untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstrusi. Ya, jadi kita masih melakukan pengkajian (assessment) dalam hal ini melibatkan Kementrian Keuangan, Bapenas dan kementerian lembaga lainnya,” urainya.  

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid