Pemerintah siapkan dana bantuan gempa Palu Rp1,06 triliun

Pemerintah menyiapkan dana bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, senilai Rp1,06 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, dalam satu atau dua hari ini akan ada tambahan dana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk digunakan dalam penanganan darurat korban.
 
"Tambah Rp500 miliar dari yang sudah ada di BNPB," ujar Askolani melalui pesan singkat, Selasa (2/10). 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan dana yang siap dicairkan (dana on call) sebesar Rp560 miliar untuk membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut.

Dengan demikian, pemerintah akan gelontorkan Rp1,06 triliun untuk penanganan korban gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu. Dana tersebut khusus untuk membantu keselamatan, kesehatan, pengungsian, serta stok makanan korban. 

Kementerian Keuangan melalui Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), menyiapkan dana on call dalam APBN 2018 sebesar Rp4 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membantu korban bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinir oleh BNPB. 

Berdasarkan data Kemenkeu, BA BUN lain-lain dalam APBN 2018 dipatok dengan pagu Rp62,7 triliun. Sampai dengan akhir tahun, realisasinya diproyeksi hanya 57,5% atau senilai Rp38,6 triliun.
 
Dengan demikian, masih ada potensi pergeseran anggaran dari sisa pagu 2018 sebesar Rp24,1 triliun. 

Terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengaku akan memeriksa atau audit terhadap penyaluran dana bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Hal tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh BPK selama ini. 

"Semua bantuan pasti kita audit," ujar Moermahadi usai menyerahkan laporan Ikhitisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

Audit BPK yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan BNPB sebagai lembaga yang berada di garda terdepan penanganan bencana. 

Meski demikian, pemeriksaan ini nantinya akan digolongkan kepada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

"Kita audit biasa tiap laporan keuangannya BNPB. Akan tetapi kalau nanti pas ada buat bencana seperti ini, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, mulai bantuan, hingga pembangunannya seperti apa," tandasnya.