Ketika Hendra Kurniawan menjawab konsorsium 303

Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan hanya memberikan senyum tipis saat ditanya soal Konsorsium 303. Ia diduga terlibat karena menggunakan private jet dan temuan uang Rp155 triliun oleh PPATK dari judi online. 

Senyum tipis itu diberikan Hendra kepada wartawan, dalam perjalanannya menuju ruang sidang. Agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi, dan dirinya hadir sebagai terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

Bersandang kemeja hitam dengan rompi tahanan berwarna merah, Hendra masuk ruang sidang setelah tersenyum tipis itu. Setelahnya, senyum tipis itu habis, ia merunduk sembari menunggu pintu sidang dibuka bagi dirinya.

Pada bulan September, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak kepolisian untuk membongkar keterlibatan mafia dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J. Mereka diduga menyediakan pesawat jet yang digunakan oleh anak buah Ferdy Sambo menuju kediaman Brigadir J.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, seseorang berinisial RBT dan Yoga Susilo yang diduga terlibat dalam skema pembunuhan berencana dan konsorsium 303. Pendalaman kedua nama itu masih berkaitan dengan jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan dan uang ratusan triliun dari judi online seperti temuan PPATK.

“Oleh karenanya, IPW mencium aroma amis keterlibatan  RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Lantaran, selain RBT, nama Yoga Susilo, Direktur Utama PT Pakarti Putra Sang Fajar muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta,” ujar Sugeng dalam keterangan, Senin (19/9).

Seperti diketahui Andrew Hidayat dan Yoga Susilo adalah pemilik Hotel Pullman Bali. Karenanya, Timsus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo, dana judi online sebesar Rp155 triliun milik Konsorsium 303, dengan RBT dan Yoga Susilo dalam kaitan pemberian dukungan kepada  pencalonan capres tertentu pada 2024 di mana Irjen Ferdy Sambo ingin menjadi Kapolrinya. 

Menurut IPW, tidak ada alasan bagi Timsus Polri atau Bareskrim Polri untuk tidak memproses hukum judi online kelompok Konsorsium 303 dengan transaksi sebesar Rp155 triliun yang sudah dijejaki oleh PPATK. Termasuk memeriksa RBT dan Yoga Susilo dalam kedudukannya sebagai terduga tokoh bandar judi besar online. 

Atas hal itu, Sugeng akhirnya memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait private jet yang dipakai mantan Karo Paminal Divisi Propram Brigjen Hendra Kurniawan di Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). 

Menurut Sugeng, klarifikasinya terkait adanya aduan terhadap anggota Fraksi PKB DPR Heru Widodo. Aduan ke MKD itu terkait pernyataan Heru di media yang meminta untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberikan fasilitas privat jet untuk Brigjen Hendra Kurniawan.

"Nah, dari kaitan itu saya meminta karena Pak Heru mengutip pernyataan dari IPW. Tadi saya menyampaikan benar bahwa IPW membuat rilis terkait permintaan kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami dalam kewenangan Polri, yaitu kewenangan penyelidikan mendalami informasi yang beredar dugaan penggunaan fasilitas privat jet," ujar Sugeng usai diperiksa MKD DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

Saat diperiksa MKD, dirinya membenarkan rilis IPW yang dikutip Heru Widodo. Bahwa dia mendapat informasi dua bandar judi 303 inisial RBT dan YS, memberikan fasilitas jet pribadi saat Brigjen Hendra terbang ke Jambi untuk mendatangi ayah kandung almarhum Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Samuel Hutabarat pada 17 Juli 2022.

"IPW tidak bermaksud justifikasi, penuduhan, tetapi minta didalami, itu bisa benar dan bisa tidak, di dalam saya sampaikan begitu. Jadi, suatu informasi yang terkonfirmasi bahwa dari berita yang ada media, Brigadir Jenderal Polisi HK di dalam pemeriksaan di Timsus, mengakui adanya penggunaan privite jet. Ini fakta yang penting," katanya.

Di depan MKD, Sugeng mengatakan bahwa IPW juga meminta Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum, dalam hal gratifikasi, dalam pemberian penggunaan private jet ini. 

"Apakah ini bagian penggunaan fasilitas pihak ketiga atau dibayari pihak ketiga. Itu yang kami sampaikan," ungkap dia.