KKB Kogoya terdeteksi, Polri: Keselamatan Pilot Susi Air Dulu!

Kepolisian telah mendeteksi jejak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. KKB ini menahan Pilot Susi Air Capt. Philips Max Mehrtens.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan, upaya ini pada dasarnya untuk penyelamatan sang pilot.

“TNI-Polri fokus pada keselamatan pilot, sehingga diperlukan upaya yang tepat dan penuh kehati-hatian,” kata Benny saat dikonfirmasi, Selasa (21/2).

Benny menyebut, tindakan tegas kepada KKB akan dilakukan bila tujuan pertama tercapai. Terlebih, mereka telah ditetapkan sebagai buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satgas Damai Cartenz Polda Papua.

“Keselamatan pilot dulu, setelah itu penegakan hukum terhadap KKB,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, kepolisian  memakai dua cara untuk memonitor pergerakan Kelompok Egianus yakni dengan menurunkan anggota di lapangan serta menjalin komunikasi dengan para tokoh.

Bahkan, Atase Selandia Baru yang kemarin hendak menemui pihaknya juga mempercayakan hal ini kepada TNI-Polri. Mereka berharap, warganya tersebut dapat kembali dengan selamat dan sehat.

Polisi masih berusaha mendalami perkuatan para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut. Tujuannya, untuk melakukan pemutusan logistik yang dibutuhkan mereka dalam hal ini senjata beserta amunisinya.

Pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru tersebut diketahui hingga kini masih bersama Kelompok Kriminal Bersenjata Pimpinan Egianus Kogoya yang di mana secara terang-terangan diungkapkan oleh Kelompok tersebut melalui video serta foto yang dibagikannya melalui media.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengajak Pemerintah Selandia Baru dalam upaya penyelamatan ini. Tiindakan penyanderaan ini tidak dapat diterima apalagi Philip adalah warga sipil. 

Pendekatan ini merupakan upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain. 

Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung.