Waktunya untuk lebih tegas kepada KKB

Indonesia kembali berduka. Ini setelah empat prajurit TNI gugur saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (25/11). Prajurit yang gugur itu berasal Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad. Mereka adalah Praka Dwi Bekti Probo Sinimoko, Praka Miftahul Firdaus, Praka Yipsan Ladou, dan Prada Darmawan.

Gugurnya empat prajurit TNI di Papua tersebut, memperbanyak jumlah anggota TNI yang tewas akibat baku tembak dengan KKB di Papua. Berdasarkan catatan Alinea.id dari berbagai sumber, sepanjang tahun ini, sudah 16 prajurit TNI yang gugur di Papua untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sekaligus menjaga keamanan dan memberikan rasa nyaman masyarakat di Papua.

Untuk meminimalisir jumlah anggota TNI yang gugur, ada baiknya pemerintah dan TNI lebih serius menangani KKB Papua. Karena terbukti, yang dihadapi TNI bukanlah segerombolan kriminal biasa. Tetapi, mereka sudah terorganisir dan mempunyai target tertentu untuk mengganggu keamanan masyarakat di Papua.

Sehingga, upaya penanganannya juga harus berbeda. Jika tidak, bakal berpotensi terus mengganggu masyarakat dan pembangunan yang sedang dilakukan di Papua. Apalagi sekarang menjelang pemilu dan fokus pemerintah adalah mensukseskan pelaksanaannya. Jangan sampai KKB memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat onar dan mengacau di Papua. 

Pengamat radikalisme dan terorisme Muhammad AS Hikam mengatakan, TNI secara khusus dan Kemenhan perlu segera melakukan evaluasi. Khususnya yang terkait dengan terus bertambahnya prajurit TNI yang gugur akibat serangan KKB Papua. 

"Prajurit kita berhadapan dengan satu kekuatan gerilya. Tetapi sayangnya masih dianggap sebagai kelompok liar bersenjata. Padahal kalau kita lihat, kemampuan mereka tidak seperti kelompok liar. Malah mungkin pasukan elite. Karena itu, mau tidak mau, kita harus lebih serius menghadapi mereka dan menyatakan kalau mereka bukan hanya kelompok liar. Tetapi kelompok teroris terlatih dan mempunyai senjata canggih," kata dia saat dihubungi Alinea.id, Senin (27/11).

Apalagi sebelumnya Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dua senjata yang diduga bakal dikirim ke KKB di Nduga, Papua Pegunungan, pada Minggu (19/11). Senjata itu berjenis laras panjang jenis M4 dan AR 15. Yang menurut TNI, merupakan senjata sangat berbahaya karena termasuk senjata serbu generasi baru.

Keberadaan senjata-senjata itu menegaskan kalau KKB memiliki jaringan nasional dan internasional yang solid untuk mensuplai alutsista mereka. Masalahnya senjata-senjata itu, berpotensi dipergunakan untuk melakukan teror. Menyerang aparat keamanan, warga sekitar, serta pendatang yang tidak bersalah. Dengan senjata modern dan anggota yang terlatih, mereka bisa melakukan penyergapan kapan pun terhadap TNI dan rakyat di Papua. Hal itu jelas sangat menghawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kemhan maupun TNI.

"Yang mereka lakukan ini sangat sistematis. Ini perang gerilya modern yang lokasinya di wilayah hutan. Ini jelas aksi terorisme. Mereka mempunyai sistem dan network yang mempunyai akses senjata untuk melakukan serangan terhadap target yang bakal mereka sasar," ucap dia.

Lantas Muhammad AS Hikam mengkritik Kementerian Pertahanan yang dianggapnya kurang responsif atas berbagai serangan yang dilakukan KKB. Sebab, bila operasi yang dilakukan kurang tegas, maka potensi KKB melakukan operasi yang lebih besar bisa saja terjadi. Apalagi KKB sepertinya menyadari kalau pemerintah sedang disibukkan agenda Pemilu 2024.

Pernyataan serupa juga disampaikan pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta. Stanislaus menilai, yang dihadapi TNI adalah separatis yang menguasai senjata, menguasai medan, dan intensitas yang tinggi untuk melawan pemerintah. Sehingga sudah bukan waktunya bagi TNI memberlakukan hal sama seperti melawan kelompok kriminal.

"Tidak cukup dengan patroli. Butuh penetrasi karena kita menghadapi serangan. Apalagi mereka telah melakukan kekerasan. Bukan saja kepada TNI tetapi juga masyarakat. Mereka juga kerap merusak berbagai fasilitas sosial seperti sekolah, puskemas dan sebagainya," ucap dia.

Apalagi sebenarnya guna TNI dan Polri, yaitu untuk melawan aktivitas meresahkan yang dilakukan KKB. Upaya persuasif juga sudah dilakukan oleh pemerintah, TNI, dan Polri. Ketika KKB tetap melawan, maka sudah waktunya mempergunakan senjata. Bukan berarti melancarkan perang, tetapi saatnya memberikan tindakan tegas. Bentuknya pun bukan menerapkan daerah operasi militer (DOM). Melainkan upaya pendekatan lain kepada mereka yang tidak mau bergabung dengan NKRI.

"Di sisi lain, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara TNI, Polri serta masyarakat. Peran pemda juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua. Jadi negara harus hadir dengan mensejahterakan rakyat sekaligus menutup ruang KKB masuk. Juga perlu ada dukungan politik dari DPR," ucap dia.

Berikut daftar aparat TNI yang gugur akibat ulah KKB pada 2023 dari berbagai sumber:

1. Pratu LW, Kodim 1715/Yahukimo

2. Praka Jumardi, Satgas Yonif Raider 303/SSM

3. Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, BIN Daerah Papua

4. Serda Riswar Ramli Mansamber, anggota Koramil 1714-02/Ilu

5. Pratu Hamdan, Satgas Yonif Rider 321/GT

6. Pratu Miftahul Arifin, Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad

7. Pratu Ibrahim, Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad

8. Pratu Kurniawan, Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad

9. Prada Sukra, Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad

10. Pratu F, Satgas Yonif R 321/GT

11. Praka Jamaluddin, Satgas Mandala III Papua

12. Prajurit Satu Agung Pamuji Laksono, Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI-AL

13. Praka Dwi Bekti Probo Sinimoko, Batalyon Infanteri Mekanis Rider 411/Pandawa

14. Praka Miftahul Firdaus, Batalyon Infanteri Mekanis Rider 411/Pandawa

15. Praka Yipsan Ladou, Batalyon Infanteri Mekanis Rider 411/Pandawa

16. Prada Darmawan, Batalyon Infanteri Mekanis Rider 411/Pandawa