KLHK diminta beri contoh konkret implementasi FOLU Net Sink 2030

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meminta jajarannya menjamin terlaksananya target-target Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 hingga di tingkat tapak. Dirinya pun mendorong seluruh unit kerja eselon I memberikan paparan dan sosialisasi secara berkesinambungan dan sistematis kepada semua pihak serta menunjukkan contoh konkret.

"Showcase, center excellence, persemaian permanen, dan contoh-contoh kerja lapangan harus dibangun di seluruh wilayah regional," ucapnya dalam Rapat Kerja (Raker) Rencana Kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 TA 2023 di Jakarta, 13 Desember 2022.

"Kerja nyata selama ini yang telah dilakukan harus bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dengan measurement, reporting, and verification (MRV), yang dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Sehingga, upaya nyata tersebut dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target nationally determined contribution (NDC)," imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri Siti menerangkan, rencana operasional FOLU Net Sink 2030 mengatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, rencana operasional secara spasial, penanggung jawab kegiatan/program, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, serta penganggaran dan waktu pelaksanaannya secara nasional. Rencana operasional tingkat nasional juga sudah didetailkan di tingkat subnasional di 12 provinsi di Sumatra dan Kalimantan pada 2022, yang melibatkan stakeholder hingga level kabupaten dengan asistensi akademisi FOReTIKA dan KLHK.

"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder, terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran dan pasar," katanya dalam keterangannya. KLHK berencana menyelesaikan penyusunan raker subnasional di 22 provinsi lainnya pada 2023.

Selain itu, Menteri Siti meminta seluruh jajaran KLHK membangun program/kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak di 12 provinsi yang telah menyusun raker subnasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Dirinya melanjutkan, Indonesia menargetkan mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 140 juta ton CO2e pada 2030 dan naik menjadi 304 juta ton CO2e pada 2050 dalam rencana operasional FOLU Net Sink 2030. Harapannya, emisi bersih di semua sektor tingkat nasional menjadi 540 juta ton CO2e atau setara 1,6 ton CO2e/kapita.

"Sasaran yang ingin dicapai tersebut berkonsekuensi pada upaya dan kerja keras yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Target pencapaian yang cukup besar hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh stakeholder: pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat," tuturnya.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu bentuk komitmen dan ambisi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021.

Peningkatan ambisi ini pun tercantum dalam enhanced NDC dan telah dikirim pada UNFCCC atau dokumen transisi menuju second NDC 2024, 23 September lalu. Di dalam enhanced NDC, terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 41% menjadi 43,2% dengan bantuan negara lain.

Menteri Siti lalu menyinggung kecenderungan perekonomian dunia 2023 yang diproyeksikan bergejolak. Menurutnya, hal tersebut bakal menjadi tantangan implementasi FOLU Net Sink 2030.

"Dengan keunggulan komperatif yang kita miliki, yaitu posisi di daerah tropis, memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, lahan potensial yang cukup luas, kita semua yakin dan percaya dengan upaya yang sungguh-sungguh kita akan mampu berkompetisi dalam perdagangan karbon dunia yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan nasional serta pencapaian penurunan emisi GRK sesuai dengan yang kita komitmenkan," tandasnya.