Koalisi Masyarakat Sipil desak Jokowi audit pengadaan alutsista

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk mengaudit seluruh alutsista. Termasuk mengevaluasi seluruh kerja sama pengadaan.

Pasalnya, peristiwa kecelakaan alutsista di Indonesia bukanlah yang pertama kali terjadi. Mulai dari jatuhnya pesawat tempur F-16 dan Hawk, pesawat angkut Hercules, helikopter MI-17, tenggelamnya kapal angkut TNI, hingga tenggelamnya KRI Nanggala 402.

"Berbagai faktor tentu bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan mulai dari faktor human error, permasalahan mesin, faktor alam, dan faktor lainnya," demikian bunyi pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataannya kepada Alinea.id, Selasa (27/4).

Menurut koalisi, satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan. Padahal, sangat mungkin masalah carut marut tata kelola tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan.

"Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia," ujar koalisi.

Koalisi menegaskan bahwa pengadaan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Dalam praktiknya, beberapa kasus pengadaan alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya korupsi," tegas koalisi.

Koalisi juga menilai, penggunaan alutsista bekas dan tua menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. 

"Kami mendesak agar pemerintah dan DPR mengaudit semua proses kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan mulai dari kapal selam, kapal perang, pesawat tempur KFX/ IFX (KF-21Boramae) dan lainnya," imbuh koalisi.  

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, dan SETARA Institute.