sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Layanan radiologi dibatasi, kolegium dokter akan somasi Terawan

PMK 24/2020 dianggap penuh kejanggulan, menimbulkan kegaduhan dan perpecahan, serta bertentangan dengan UU Praktik Kedokteran.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 20 Okt 2020 16:08 WIB
Layanan radiologi dibatasi, kolegium dokter akan somasi Terawan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 569.707
Dirawat 81.669
Meninggal 17.589
Sembuh 470.449

Sekitar 20 organisasi dan kolegium berencana somasi kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Pangkalnya, ketentuan itu yang dianggap penuh kejanggalan, menimbulkan kegaduhan dan perpecahan, serta bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Praktik Kedokteran.

Koordinator Koalisi Advokat, Muhammad Luthfie Hakim, mengatakan, upaya tersebut ditempuh lantaran surat kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada 5 Oktober 2020 tentang pencabutan PMK Radiologi tidak direspons.

"PMK 24/2020 sarat dengan isu abuse of power mengingat Menteri Kesehatan selaku dokter spesialis radiologi dinilai oleh kalangan profesional dokter dan dokter gigi lebih mengutamakan teman sejawat sesama dokter spesialis radiologi daripada teman sejawat lainnya pada pelayanan medis yang menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan nonpengion sebagaimana diatur dalam PMK 24/2020,” ujarnya via keterangan tertulis, Selasa (20/10).

Somasi akan dilayangkan dalam waktu dekat. Jika kembali tidak digubris, tegas Luthfie, pihaknya akan mengajukan uji materiel ke Mahkamah Agung (MA). "Agar PMK 24/2020 a quo dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan Menteri Kesehatan segera mencabutnya."

Sponsored

Melalui PMK Nomor 24 Tahun 2020, pemerintah membatasi pemanfaatan radiologi, termasuk untuk ultrasonografi (USG) bagi ibu hamil. Karenanya, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) mengajukan surat keberatan kepada Terawan, awal Oktober lalu.

MKKI berpendapat, kebijakan itu berpotensi memicu kekacauan dalam pelayanan kesehatan. Pun bakal mengganggu layanan yang digeluti 25.000 dokter spesialis dari 15 bidang medis dan dokter umum. Imbasnya, angka kesakitan serta kematian ibu dan anak akan meningkat lantaran dokter kebidanan tidak bisa lagi melakukan USG jika tak memperoleh kewenangan dari kolegium radiologi.

Untuk apa dan siapa wacana klasifikasi SIM C?

Untuk apa dan siapa wacana klasifikasi SIM C?

Sabtu, 05 Des 2020 16:12 WIB
Geliat staycation pengusir penat

Geliat staycation pengusir penat

Jumat, 04 Des 2020 16:55 WIB
Berita Lainnya