Komisi X DPR meminta pemerintah evaluasi pelaksanaan PTM 100%

Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Jumat (28/1) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 9.905 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%.

“Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50%, tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini,” kata Agustina, seperti dilansir dari dpr.go.id yang dikutip Sabtu (29/1).

Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100%. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.

“Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Komisi X DPR juga sudah mendengar penjelasan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPRRI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 per 27 Januari 2022 di Kota Depok ada 406 kasus dengan tren positivity rate naik hampir 15%. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35% dari 24%.

“Saat ini sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown, baik itu dari tingkat SD, SMP dan SMA, namun paling banyak dari SMA. Oleh dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan PTM 100%,” pinta Imam.