sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Lagi, pembelian mobil dinas mewah Wali Kota di Banten

Wali Kota Syafrudin membeli mobil dinas baru sama dengan mobil dinas milik Bupati Pandeglang Irna Narulita yakni Toyota Land Cruiser.

Khaerul Anwar
Khaerul Anwar Selasa, 19 Mar 2019 13:18 WIB
Lagi, pembelian mobil dinas mewah Wali Kota di Banten

Kota Serang masuk dalam kategori kawasan paling kumuh dari daerah lain di Provinsi Banten. Kondisi tersebut disebabkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah. 

Meskipun status Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten, namun kota ini masih tertinggal dibanding Kota Cilegon dan Tangerang Raya.

Disebut predikat kota kumuh namun berbanding terbalik dengan pembelian fasilitas berupa kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Wali Kota Syafrudin membeli mobil dinas baru sama persis dengan mobil dinas milik Bupati Pandeglang Irna Narulita yakni Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp1,6 miliar. 

Padahal jarak tempuh rumah Wali Kota ke Kawasan Perkantoran Pemkot Serang hanya berjarak sekitar 3 kilometer.

Pembelian kendaraan dinas yang terbilang mewah berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serang yang pada tahun 2018 hanya sebesar Rp125 miliar. Nilainya lebih kecil dari Kabupaten Pandeglang.

Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Serang Nopriadi Eka mengatakan, selain Land Cruiser Prado warna hitam milik Walikota Serang Syafrudin akan kembali ada pengadaan untuk Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin. Namun, usulan pengadaannya belum masuk.

"Sudah ada Land Cruiser Prado yang datang beberapa hari lalu tapi saya lupa tanggalnya” kata Nopriadi saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).

Pembelian mobil dinas baru Wali Kota Serang ini turut menjadi sorotan, salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Wahyu Papat JR yang menilai anggaran Rp1,6 miliar tersebut fantastis untuk pengadaan Walikota ditengah-tengah masalah kawasan kumuh dan gizi buruk masih menghantui ibukota provinsi jawara tersebut.

Sponsored

“Anggaran itu terlalu besar, sedangkan kebutuhan masyarakat masih banyak,” ujarnya.
 

Berita Lainnya
×
tekid