Lima ragam penjelasan menguatnya kelompok 212

Lukmanul Hakim (29) sudah siap bertolak ke Jakarta sejak pukul 00.00. Niatnya bulat ikut reuni kelompok 212 di lapangan silang Monas, Minggu (2/12). Ia memperkirakan, jika berkendara motor dengan kecepatan konstan rerata di atas 60 kilometer/jam, maka bisa sampai tujuan tiga jam berselang. Rumahnya di Pakisjaya, 52 kilometer dari Kota Karawang atau sekitar 70 kilometer dari Ibu Kota.

Perhitungannya tak meleset. Ia sampai di Monas sekitar pukul 03.00 dini hari. Massa belum banyak menyemut. “Mulai shubuh sampai jam 05.30, barulah Monas dipadati ribuan orang yang entah datang dari mana saja,” cerita pria yang sehari-hari bekerja di perusahaan pembiayaan di BSD, Tangerang tersebut. Hari itu, Lukman membantu mengawal keamanan bersama sekelompok teman sukarelawan dari Karawang. Ia berseragam putih bertopi baret.

Buat Lukman, menjadi bagian dari reuni 212 adalah keberuntungan. Saat aksi yang mendaku diri sebagai ikhtiar bela Islam pecah pertama kali pada 2016, ia tak bisa ikut karena tengah sakit. “Teman-teman saya semua cerita waktu itu, betapa aksi berjalan tertib, akbar, dan kompak. Itu bukan sekadar aksi bela Islam, tapi wujud kebangkitan umat Islam seluruh Indonesia. Semua dikerjakan secara sukarela, tak ada muatan politik,” ujarnya percaya diri.

Lukman boleh berpendapat demikian. Namun, Dosen Politik Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar Karim sangsi, aksi 212 yang kemudian terus diperingati lewat reuni sesudahnya, murni sebagai simbol persatuan umat. Di status Facebook-nya ia menyebut, “Menganggap bahwa 212 adalah persatuan umat dan bahwa tak ada kekuatan politik sebelumnya yang mampu menggalang massa sebanyak itu, adalah berlebihan.”

Sebaliknya, imbuh pria kelahiran 1970 itu, menilai reuni 212 tak bermakna secara sosial dan politik adalah naif. Argumennya, aksi 212 pada 2016 dan reuni 212 tahun ini adalah acara yang sangat terstruktur, sehingga jelas ada panitia yang solid dan biaya relatif besar di baliknya.

“Tentu memang banyak peserta hadir dengan niat ikhlas, tapi pengelolaan acara seakbar itu tak akan cukup bermodal ikhlas saja, sebab dana yang diperlukan besar sekali. Umat yang ikhlas, mungkin akan misuh-misuh kalau tahu darimana dana untuk 212 itu berasal,” celetuknya lagi.

Gaffar bersama rekan dosennya di UGM, Longgina Novadona Bayo pada Desember 2016 pernah menulis, bagaimana massa dimobilisasi untuk ikut dalam aksi 411 dan 212 (dua aksi memprotes Ahok untuk dijebloskan ke penjara, akibat ucapannya di Pulau Seribu pada September 2016). Dalam tulisan bertajuk “Umat, Warga, dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar” yang dipublikasikan di Jurnal Maarif Institute, mereka menyebut sasaran utamanya bukan hanya menyerang Ahok—terpidana penistaan agama—tapi juga Jokowi.

Alasannya ada dua, pertama faktor ideologis, bahwa Jokowi adalah personifikasi ideologi dan kekuatan politik abangan, yang meski dekat dengan partai santri macam NU, tapi gagal merapat pada anak-anak Muhammadiyah. Kedua, Jokowi kala itu dianggap berani memotong akses banyak pihak termasuk kelompok agama terhadap sumber-sumber keuangan di laci negara. Ketiga, gejala ini adalah hasil terbentuknya pondasi dan penerimaan sosial bagi kelompok-kelompok “radikal”, yang sebagian gagal dipenuhi negara. Karena faktor ketiga inilah, massa lebih mudah terketuk psikologinya untuk terlibat dalam aksi.

Senada, penulis buku “Kekuatan-Kekuatan Politik” (2018), Haniah Hanafie juga menyebut aksi bela Islam yang kemudian lebih dikenal dengan aksi 212 terjadi karena ada “asap” sebagai pemantik. Aksi ini lalu makin besar, karena memang mereka konsisten dengan visi mereka, sehingga jumlah massa terus bertambah. “Masalah diboncengi agenda tertentu, ya sudahlah itu biasa dalam politik, tapi kita perlu bersepakat, mereka solid karena punya ghirah atau visi serupa,” tandasnya pada saya.

Aksi 212 sendiri sebenarnya merupakan pengembangan kesekian dari rentetan kejadian politik sebelumnya. Dalam laporan yang ditulis Sydney Jones, “After Ahok: the Islamist Agenda in Indonesia” (2018), ia menyebut aksi 212 embrionya sudah ada sejak kemunculan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia (GNPF Ulama MUI).

Kelompok yang didirikan untuk merespons dugaan penistaan agama si Ahok itu lalu menggelar aksi pada 2 Desember 2016, sehingga lebih dikenal dengan kelompok 212 atau Persaudaraan Alumni (PA) 212. Front Pembela Islam, termasuk dedengkotnya Habib Rizieq menjadi salah satu motor penting, bersama sejumlah ulama seperti Bachtiar Nasyir, Din Syamsudin, dan Ma’ruf Amin. Belakangan, aksi 212 juga berkomunikasi dengan sejumlah partai dan menyatakan dukungannya pada PAN, PKS, Gerindra, dan PBB.

Membaca lima alasan yang mungkin

Dalam Jurnal Maarif nomor 2, edisi Desember 2016 disebutkan, menguatnya 212 tak bisa disederhanakan sebagai sekadar menguatnya kelompok intoleran atau radikalisasi, serta tren populisme global. Ada lima analisis yang bisa menjelaskan fenomena menguatnya kelompok ini.

Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (2/12)./ Antarafoto

Pertama, seperti yang disampaikan peneliti LIPI Ahmad Najib Burhani, ada fragmentasi otoritas keagamaan. “Muhammadiyah dan NU memang masih jadi rujukan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam hal otoritas beragama, ustaz selebriti populer yang kerap muncul di televisi justru lebih disukai, karena mudah dipahami. Sisi lain dari hal ini adalah konservatisme, termasuk penggunaan istilah kafir yang mulanya tabu, kini bertransformasi menjadi bagian arus utama bahkan pop culture berkat ucapan ustaz seleb televisi dan media sosial,” urainya.

Kedua, Mohammad Iqbal Ahnaf merefleksikan ada perubahan lanskap umat Islam pasca-aksi tersebut, dari yang awalnya moderat jadi lebih konservatif. Perubahan ini menemukan ruang saat sentimen anti-Ahok menguat, sehingga membuat kelompok vigilantisme, Wahabi, dan pengusung ide khilafah berjodoh. Pertemuan itu sendiri dimobilisasi dan dijamin oleh oligarki sejumlah elit politik, pemilik modal, dan massa yang dikendalikan kelompok paramiliter intoleran.

Ketiga, Airlangga Pribadi menilai, penguatan kelompok 212 disebabkan oleh kebuntuan Islam pluralis menjawab kondisi krisis dan dislokasi sosial. Di sisi lain, ini mengafirmasi wacana konservatisme global atas nama populisme Islam. Caranya dengan menebarkan rasa takut, kegamangan, dan penciptaan musuh bersama. Cara ini sendiri telah banyak dilakukan, bahkan di negara maju, termasuk Trump di Amerika Serikat.

Keempat, masih terhubung dengan alasan ketiga, ada kebutuhan untuk menciptakan identitas bersama dari berbagai kelompok beragam ini. Kelompok yang berbeda-beda ini terhubung lewat kebutuhan serupa, yakni persamaan akses atas sumber-sumber ekonomi, serta menghapus gap antara kaya dan miskin. Faktor utamanya dijelaskan Rizky Alif Alvian, memang lebih banyak dari sisi ekonomi.

Kelima, isu penodaan agama nyata merupakan alat ampuh mobilisasi, karena mudah menyentuh perasaan religius banyak orang, termasuk mereka yang bahkan tidak melihat peristiwanya dengan lengkap. Fiqh Vredian Ali membahas isu tersebut dari perspektif hukum, baik substansi, struktur, dan budaya. Ketiganya menurut ia, masih konservatif dalam hal proses regulasi, sehingga menghalangi pengarusutamaan upaya rekonsiliasi, khususnya dalam kasus undang-undang penodaan agama dan pasal 156a KUHP. Sistem hukum di Indonesia masih memakai sistem yang merupakan warisan dari zaman kolonialisme dari Belanda