Luhut akui masalah pertanahan isu terpenting di IKN Nusantara

Pemerintah mengakui masalah pertanahan menjadi bagian isu terpenting di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masalah itu harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian kepada investor yang menginvestasikan dananya di IKN Nusantara.

Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk Mempercepat Realisasi Investasi di IKN Nusantara, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan pihaknya akan mengoordinasikan lintas kementerian/lembaga. Sesuai peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dikomandani Luhut. 

"Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala," kata Luhut dalam keterangan resmi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Jakarta, Jumat (19/5). Pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut sebagai Ketua Satgassus. Tugas baru ini melengkapi seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi ke Luhut Pandjaitan.

Luhut telah meninjau progres pembangunan IKN, didampingi Kepala OIKN Bambang Susantono, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahana Rakyat Diana Kusumastuti, Rabu (17/5) lalu. Luhut menekankan penyelesaian masalah tanah di IKN, termasuk harga tanah, akan ditetapkan melalui appraisal.

Bambang Susantono menjelaskan bahwa Luhut Pandjaitan ke IKN Nusantara untuk melihat kemajuan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta tersebut. Juga membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN.

"Menko Kemaritiman dan Investasi ingin melihat kemajuan pembangunan serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat direalisasikan di IKN," ujar dia.

Bambang menjelaskan, tim task force di bidang pertanahan ini akan memastikan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear. "Jadi, [tanah] yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya. Sehingga, mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," jelas Bambang, Senin (15/5) lalu.

Bambang berharap kejelasan informasi tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Kemudian, mendapatkan harga paling baik dilandasi data dan informasi terkini.

Badan Otorita juga diminta membuat satu pintu layanan yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. "Jadi, satu pintu saja. Investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM sama saja karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki BKPM," urai Bambang.

Per 15 Mei 2023, kata Bambang, sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest) yang diterima Otorita IKN. Sebanyak 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasian (non-disclosure agreement/NDA).

Dengan telah ditandatanganinya NDA, kata Bambang, pembahasan investasi akan lebih detail. Sebab, akan terjadi pertukaran data antara pemerintah dan investor. Kemudian, investor bakal membuat studi kelayakan dan rencana bisnis.

Sepi peminat

Seretnya investor yang berminat menanamkan investasinya di IKN pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Basuki menjelaskan, belum ada realisasi investasi di IKN dari swasta.

Menurut dia, kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LOI), salah satunya lantaran permasalahan tanah. "Belum, sekarang yang dikerjakan [masih bersumber] dari yang APBN semua," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 2 Mei lalu.

Saat ini, jelas Basuki, Badan Otorita sudah menyiapkan prosedur operasional standar (SOP)terkait. Sementara itu, Kementerian PUPR menyiapkan rencana detail dan tata ruang (RDTR). 

"Walaupun RTDR sudah kita siapkan, tetapi bagimana misalnya kalau ada yang bangun rumah sakit lima hektare? Nah, belinya bagaimana? Makanya, ada Badan Otorita itu yang menyelesaikannya. Nah, sekarang mereka sedang selesaikan SOP-nya," kata dia. 

Basuki menyebut alasan hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara karena para investor masih menunggu proses pemberesan lahan (land clearing) area IKN. 

"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya? Semuanya, kan, ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana. Kan, mereka akan membeli," pungkas Basuki.

Badan Otorita IKN telah mengajak para investor dalam acara Hannover Messe 2023 di Jerman untuk ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara. Terdapat 182 pengajuan LOI oleh pengusaha dari 16 Negara. 

Kementerian PUPR mencatatkan progres pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai angka 27%. Pembangunan tengah berfokus pada zona 1A, yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan terdiri dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.