sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menko PMK: Kebijakan PSBB kesalahan penanganan Covid-19

Pendekatan mikro dapat memudahkan untuk pelacakan kasus. Jadi, bisa segera menjaring warga yang terpapar Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 20 Apr 2021 13:04 WIB
Menko PMK: Kebijakan PSBB kesalahan penanganan Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menganggap, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kesalahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebab, pendekatan makro lebih berfokus pada sosialisasi 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

"Selama beberapa bulan terakhir ini, pemerintah menggunakan strategi baru, karena ternyata pendekatan-pendekatan makro tidak mempunyai efek signifikan, makanya menggunakan pendekatan mikro (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM mikro)," ucap Muhadjir dalam diskusi virtual, Selasa (20/4).

Pendekatan mikro, menurut dia, akan lebih spesifik dalam penanganan kasus Covid-19. Jadi, lebih berfokus pada 3T (testing, tracing, treatment). "3T itu memang agak terabaikan, karena kita fokus pada pendekatan makro, karena PSBB, sehingga lebih menyuruh orang pakai masker," tutur Muhadjir.

Pendekatan mikro diklaim dapat memudahkan untuk pelacakan kasus. Jadi, bisa segera menjaring warga yang terpapar Covid-19. Kemudian, memisahkan warga terpapar coronavirus bergejala ringan atau berat untuk penanganan lebih lanjut. 

"Mikro lebih efektif daripada pendekaan makro yang dulu," ujar Muhadjir.

Bahkan, dia mengakui, pemerintah mengoreksi kebijakan zonasi warna untuk suatu daerah. Sebab, zonasi warna suatu daerah tidak mencerminkan realita sesungguhnya.

"Misalnya, satu kabupaten dinyatakan merah, itu sebetulnya membikin orang menjadi ketakutan, menjadi panik, karena merasakan satu kabupaten menjadi merah. Semua orang sudah berbahaya (bisa) kena Covid-19, karena dari satu kabupaten itu bisa jadi hanya satu kecamatan yang betul-betul ada wabahnya," ucapnya.

Ia juga mengakui, pendekatan makro menyebabkan pemerintah teledor dalam penanganan Covid-19. Misalnya, lupa merekrut tenaga tracer. Padahal, pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia lebih dari 1 tahun. 

Sponsored

Saat itu, tenaga tracer hanya sekitar 6.000 orang. Sebanyak 1.500 tenaga tracer berada di DKI Jakarta. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, melakukan rekrutmen besar-besaran dan menggandeng personel TNI-Polri untuk diberikan pelatihan sebagai tracer. "Insyaallah sekarang sudah ada 50.000-60.000 tenaga tracer,"ujar Muhadjir.

Berita Lainnya