Menteri Tjahjo Kumolo: ASN harus loyal terhadap pemerintah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan kejaksaan agar terus sejalan dengan visi dan misi presiden. Salah satunya melalui perencanaan dan pembangunan.

Hal itu disampaikan Tjahjo di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2022 yang digelar di Solo, Jawa Tengah.  

Tjahjo mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) harus dapat sejalan dan loyal terhadap pimpinan dan pemerintah tanpa melihat latar belakang politik maupun unsur lainnya, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi perencanaan dan pembangunan itu menjadi agenda musrenbang tahun ini.

“Kejaksaan sebagai lembaga yang menjadi tumpuan harapan pemerintah dan masyarakat. Kejaksaan harus menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak, profesional, cepat melayani pengaduan dan menangani proses penegakan hukum,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Sabtu (28/5).

Sementara, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Kejaksaan yang dilakukan di Solo. Terlebih acara ini baru pertama kali dilaksanakan oleh kejaksaan.

“Dalam kesempatan ini, saya juga mengapresiasi peran kejaksaan negeri dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Solo," ujar Gibran.

Menurutnya, perencanaan dan pembangunan yang menjadi pembahasan dalam agenda di musrenbang ini bisa menjadi bekal dalam kontribusi kejaksaan. Bahkan, memberikan kontribusi penting dari Korps Adhyaksa di Solo.

"Fungsi kejaksaan negeri sangat penting dalam rangka pembangunan infrastruktur pendidikan di Solo, khususnya dalam rangka pendampingan,” ucap Gibran.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencanangkan fokus kebijakan Korps Adhyaksa selama tahun 2022. Wacana kebijakan itu disampaikan dalam musrembang.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, ada delapan fokus kebijakan yang dicanangkan selama tahun 2022 ini. Kebijakan itu bersifat internal dan eksternal lingkungan kejaksaan.

"Yang menjadi fokus ialah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, lalu penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, serta mendorong pemulihan dunia usaha," kata Burhanuddin dalam keterangan, Senin (23/5).

Tidak hanya itu, lanjutnya, ada juga revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.

"Kemudian, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi serta (terakhir) pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Burhanuddin.

Fokus arah kebijakan, kata Burhanuddin, kesinambungan dengan tujuh Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Yakni, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, lalu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Prioritas keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, kemudian memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lalu membangun lingkungan hidup dalam menghadapi ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Oleh karena itu, saya pandang perlu dalam menyusun draft rencana kerja dan anggaran kejaksaan ini disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan pada pagu indikatif kejaksaan, sehingga kami dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi guna menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian di Indonesia,” tutur Burhanuddin.