Negara anggarkan Rp24,3 triliun untuk wilayah perbatasan

Negara mengalokasikan anggaran Rp24,3 triliun untuk menunjang empat tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP merupakan badan yang diberi empat wewenang di dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menuturkan empat tugas tersebut. Pertama, menetapkan kebijakan pembangunan perbatasan.

Kedua, menetapkan rencana kebutuhan anggaran. Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan dan terakhir melakukan evaluasi dan pengawasan.

"Sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN besar sekali, Rp24,3 triliun anggaran untuk empat hal ini. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanan dan impelemantasinya kan itu hebat sekali," kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara, Jakarta Barat, Rabu (11/3).

Pada kesempatan itu, Mahfud menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan di perbatasan agar diintegrasikan, sehingga APBN yang besar akan terwujud hasilnya.

Selain itu, tambah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Presiden Jokowi menginginkan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN difomuskan dalam rangka oenegakan fungsi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina dalam lalu linyas orang dan barang di perbatasan.

"Lalu (pesan) yang ketiga, pembangunan di perbatasan dilakukan oleh kementerian (dan) lembaga secara sinergis. Dalam rangka membangun perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya, lagi-lagi, kesejahteraan masyarakat di perbatasan," jelas dia.

Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat terkait dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Turut hadir pula sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah.