Pemerintah blokir ribuan konten radikal di media sosial

Pemerintah memblokir ribuan konten yang mengandung radikalisme dari media sosial Twitter, Facebook, Youtube, hingga Instagram.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komuikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kominfo, menjelaskan pemerintah dalam 10 hari hingga 21 Mei 2018 telah memblokir 3.195 konten radikal di sejumlah platform media sosial.

"Jadi temuan per 21 mei 2018, selama kurang lebih 10 hari ditapis menggunakan mesin artificial intelligence system (AIS), kami menemukan dan memblokir 3.195 konten yang mengandung radikalisme, terorisme, di berbagai platform media sosial," ujarnya seperti dilansir Antara, Rabu (30/5).

Setelah terjadi aksi teror, Menkominfo Rudiantara telah meningkatan frekuensi penyaringan konten radikal menjadi setiap dua jam sekali dengan mesin AIS tersebut.

Media sosial saat ini dikatakannya telah menjadi salah satu faktor yang mempercepat radikalisasi oleh kelompok teroris, terlebih di Indonesia, karena sebanyak 53% atau sekitar 143 juta penduduk di Tanah Air telah mengakses internet.

Kelompok radikal memanfaatkan media sosial untuk membombardir orang yang sudah direkrut dengan paham radikalisme sehingga paparan paham radikal lebih besar.

"Kalau anak-anak muda yang barangkali wawasannya terbatas dan dibombardir informasi radikal, maka mereka banyak yang kemudian tidak hanya terinformasi, tapi juga berpotensi terinternalisasi paham-paham tersebut," ucap Niken.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat lebih banyak mengisi dunia maya dengan konten-konten positif yang membangun dan bermanfaat agar energi tidak habis mengurusi hal-hal negatif seperti radikalisme dan terorisme.

Sebagai filter, ia menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan, termasuk media sosial.

"Mari kita gunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal positif, seperti toleransi, penghormatan kepada pihak-pihak lain. Walaupun kecil, itu bisa meningkatkan persatuan," tutur Niken.