sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pemerintah sebut radikalisme musuh utama pembangunan

Presiden Jokowi sudah delapan kali berkunjung ke Papua untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi setelah 72 tahun merdeka.

Arif Kusuma Fadholy
Arif Kusuma Fadholy Senin, 26 Feb 2018 17:55 WIB
Pemerintah sebut radikalisme musuh utama pembangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba mengubah pola pembangunan yang kini berpusat di Jawa. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mewujudkan pemerataan pembangunan se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan demi mewujudkan kebijakan itu, Presiden Jokowi sudah delapan kali berkunjung ke Papua untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi setelah 72 tahun merdeka.

“Fokusnya sandang, pangan, dan papan," ujar Tjahjo di Hotel Aryaduta, Senin (26/2).

Adapun tugas Kemendagri, kata Tjahjo ialah membantu presiden meyakinkan kepala daerah, agar menjadi pemimpin yang amanah. Kader PDIP itu ingin pemerintah daerah menjauhi perilaku korupsi. Menurutnya, akhir tahun ini persoalan infrastruktur di Indonesia bisa diselesaikan.

"Pembangunan infrastruktur harus terus menerus ditingkatkan," sambung Tjahjo.

Sementara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan kemajuan semua bangsa bisa dilihat dari ekonominya. Menurutnya, tidak ada bangsa yang dihargai tanpa pertumbuhan ekonomi yang baik. Politikus senior Partai Golkar itu menerangkan, modal pertumbuhan ekonomi ialah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.

"Selalu ukuran yang paling sering dipakai adalah pertumbuhannya, berapa GDP (Gross Domestic Bruto)-nya dan pertumbuhan per kapitanya. Kita masih berada di tengah-tengah tidak tinggi atau rendah, pertumbuhan kita sekitar 5-5,7%," kata sosok yang akrab disapa JK tersebut.

Adapun masalah utama Indonesia saat ini adalah radikalisme dan terorisme. Persoalan tersebut dianggap bisa berpengaruh pada upaya peningkatan pembangunan oleh pemerintah. Karena itu, Tjahjo mengaku Kemendagri juga bertugas untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok yang dianggap ingin mengganti ideologi Pancasila.

Meski demikian, Tjahjo membantah pemerintah membatasi masyarakat berkumpul, berserikat, dan berorganisasi. Sebaliknya, pemerintah harus tegas terhadap kelompok yang mau mengganti Pancasila.

Sponsored

"Kita harus berani melawan dan membedakan mana kawan dan lawan yang mau melawan NKRI dan Pancasila. Contohnya organisasi Gafatar, mereka mau mengganti ideologi Pancasila," tandas Tjahjo.